LHOKSUKON (popularitas.com) – Tujuh korban konflik yang mengalami cacat fisik di Aceh Utara mendapatkan bantuan sepeda motor modifikasi roda tiga dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Sabtu, 29 Juni 2019. Selain itu, 11 korban konflik lainnya juga mendapat jatah kursi roda.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Pase, Tgk Zulkarnaini Hamzah kepada korban di Kantor BRA Aceh Utara di Lhokseumawe. Penyerahan ini turut disaksikan Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, Kepala BRA Aceh Yunus Abdullah, Ketua BRA Aceh Utara Muradi, Sekretaris BRA Aceh Murni dan Kadinsos PP/PA Aceh Utara, dr Khuzaimah Alatif.
“Saya mohon kepada BRA provinsi maupun kabupaten kota, percepat bantuan kepada korban konflik, karena sampai saat ini 14 tahun setelah tanda tangan damai Aceh masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan haknya sesuai amanah MoU Helsinki,” kata Tgk Zulkarnaini Hamzah.
Ia juga mendesak BRA benar-benar bekerja secara profesional, mendata secara akurat korban-korban yang belum menerima bantuan sehingga tidak ada penerima bantuan ganda. “Saya minta kepada penerima bantuan, jangan menjual bantuan yang telah diberikan ini. Pergunakan sebaik mungkin,” tambah tokoh yang akrab disapa Tgk Nie.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris BRA Aceh, Murni. Bahkan pihaknya mengancam akan menarik kembali bantuan tersebut, bila sewaktu-waktu diketahui sudah dijual, disewakan atau digadaikan oleh penerima mamfaat.
“Ini bantuan pemerintah, tidak boleh diperjualbelikan, digadai atau disewakan. Bila hal itu terjadi ada konsekwensi, bantuan akan kami tarik kembali,” tegas Murni.
Sementara itu, Wabup Aceh Utara Fauzi Yusuf menyarankan, agar BRA melaksanakan program life skill bagi korban kornflik pada tahun 2020, dengan melatih dan meningkatkan ekonomi masyarakat korban konflik agar lebih mandiri dan produktif.
Pihak Pemkab juga sedang berupaya membantu menyediakan lahan perkebunan untuk korban konflik dan eks kombatan. Seluas 1 hektar per orang. “Pelatihan kecakapan hidup itu sangat penting, harapanya, korban konflik ke depan bisa lebih mandiri dan produktif dan tidak bergantung kepada bantuan semata,” pungkasnya.*(C-004)
