POPULARITAS.COM – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menilai Kepala Dinas DPMG Pidie Jaya terkesan mau lepas tanggung jawab terkait pengadaan sepeda motor Matik tahun 2024 sebagai kendaraan dinas keuchik-keuchik setempat.
Soal jelas Alfian, Dinas Pemberdayaan masyarakat Gampong (DPMG) adalah pihak yang harus bertanggung jawab setiap pencairan dana desa.
Hal itu dikarenakan saat penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), DPMG merupakan pihak yang menyetujui atau tidaknya kegiatan-kegiatan anggaran dana desa.
“DPMG harus bertanggungjawab tiap anggaran desa yang dicairkan, karna DPMG menjadi pihak yang menyetujui anggaran,” kata Koordinator MaTA Alfian dalam keterangannya kepada popularitas.com, Rabu (24/4/2024).
“Jadi kalau DPMG bilang tidak ada urusan jelas keliru dan kesannya mau lepas tangan,” tambahnya lagi.
Selain itu dia juga mempertanyakan metode pengadaannya motor matik dengan Pagu anggaran per APBDes Rp 35 juta itu. “Apakah desa membeli sendiri/masing-masing atau ada yang koordinir,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 222 kepala desa di Pidie Jaya, dikabarkan telah membeli sepeda motor jenis NMAX dan PCX. Pembelian kenderaan bermotor roda dua tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024.
Sementara itu, Kepala DPMG Pidie Jaya, Hasbi saat dikonfirmasi popularitas.com, Selasa (23/4/2024) melalui sambungan telpon dan juga aplikasi perpesanan whatsApp, yang bersangkutan tidak berkenan menjawab pertanyaan yang diajukan.
Pun begitu, popularitas.com mencoba menemui Hasbi di Kantor Bupati Pidie Jaya. Saat bertemu, lagi-lagi Kepala DPMG itu tidak berkenan menjawab apapun pertanyaan yang diajukan. Ia hanya menjawab bahwa kepentingan apa mewawancarai dirinya, toh, para keuchik sudah melakukan pembelian sepeda motor tersebut.
“Untuk apa wawancara-wawancara, kan sepeda motornya sudah dibeli,” tandasnya.
Ia juga memastikan bahwa, proses pembelian tersebut tidak melibatkan pihaknya, apalagi dikatakan memberikan persetujuan.
Menurut Hasbi, proses pembelian kendaraan yang dilakukan oleh para keuchik tersebut, diputuskan oleh kepala desa sendiri bersama dengan unsur Tuha Peut di Gampong. “Enggak lah, mana ada persetujuan kami,” sebutnya.
Kala ditanyakan lagi bahwa, secara aturan, APBDes setiap kampung di Aceh tahun anggaran 2024, telah melewati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DPMG Pidie Jaya. Karna itu, tentu instansi tersebut mengetahui adanya rencana dan plot anggaran yang dicantumkan para keuchik untuk pembelian sepeda motor.
“Yah, DPMG Pidie Jaya memang melakukan verifikasi APBDes, jadi, yah kita sebatas mengetahui saja ada pengadaan sepeda motor,” ungkapnya.
Saat ditanyakan kembali perihal urjensi pengadaan sepeda motor baru untuk para keuchik tersebut, mengingat pada 2018 juga telah dilakukan pengadaan roda dua jenis vario, Hasbi menyebutkan hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada para keuchik. “Kalau soal penting atau tidak penting, silahkan tanya langsung kepada setiap kepala desa,” tandasnya.
