Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi investigasi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global.
Beberapa orang Indonesia tercatat dalam dokumen rahasia tersebut diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengatakan penghindaran pajak dengan menempatkan kekayaan pada negara dengan tarif pajak rendah merupakan kejahatan moral. Pungutan pajak tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dalam negeri.
“Kami menilai itu sebuah kejahatan moral. Lagi-lagi yang dirugikan orang miskin, mereka bayar pajak, dipungut di dalam negeri. Orang kaya yang seharusnya bayar pajak lebih besar, malah menempatkan dananya di luar negeri,” ujar Maryati di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Maryati mengatakan, pemerintah harus terus mengusut tuntas hasil temuan dokumen surga. Hal tersebut demi memberi keadilan bagi masyarakat. “Sekarang sudah ada temuan, paradise papers. Pemerintah tinggal melanjutkan langkah apa selanjutnya. Jangan didiamkan kemudian berlalu begitu saja,” jelasnya.
Maryati menambahkan, hasil temuan dokumen surga merupakan kesempatan bagi pemerintah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam mengelola perpajakan. Sehingga, orang kaya dan berkuasa diharapkan dapat membayar pajak sesuai porsi yang telah ditetapkan.
“Jadi sebenarnya bukan hanya mengembalikan keadilan. Tapi hal ini juga dapat meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen pajak, bagaimana orang kaya membayar pajak sesuai proporsi.”[acl]
Sumber : merdeka.com
