BANDA ACEH (popularitas.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menandatangani kerjasama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Minyak dan Gas (Migas).
Nota kesepahaman atau MoU tersebut ditandatangani bersama oleh pejabat terkait kedua pihak, Selasa 30 April 2019 di Kantor Disnakermobduk, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh. Dari Disnakermobduk Aceh diteken langsung oleh Ir. Helvizar Ibrahim M.Si, selaku kadis yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sekda Aceh.
Sedangkan dari BPMA ditandatangani oleh Plt. Kepala BPMA, Azhari Idris yang turut disaksikan oleh Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur. Hadir juga perwakilan dari Medco E&P Malaka, Triangle Pase Inc dan Zaratex N.V sebagai perusahaan atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beroperasi di Provinsi Aceh.
Melalui MoU tersebut, kedua pihak menyatakan sepakat bersinergi dalam rangka mendukung peningkatkan kualitas dan produktivitas SDM Migas di Aceh.
Kepala ESDM Aceh, Azhari Idris mengatakan Disnakermobduk dapat berfungsi dalam pengawasan terhadap ketersediaan SDM dan penerapan regulasi yang berlaku dalam ketenagakerjaan bersama dengan BPMA, sehingga Aceh bisa mengelola SDM sendiri sesuai regulasi yang berlaku.
“Ada beberapa lapangan baru Migas yang akan terbuka sehingga akan ada penyerapan lapangan kerja baru untuk masyarakat Aceh,” katanya.
Azhari menambahkan, perlu adanya sertifikasi nasional dan internasional yang bisa didanai oleh Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kompetensi anak-anak Aceh, sehingga bisa menggantikan tenaga kerja profesional yang sudah lewat masa usia produktif.
“Dalam industri migas jenis pekerjaan yang ditawarkan adalah yang memiliki kompetensi siap pakai dan yang bersertifikasi, terutama pekerjaan teknis di lapangan,” ujar Azhari Idris.
“BPMA memiliki pegawai yang memiliki kompetensi untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak Aceh secara gratis,” tambahnya lagi.
Sedangkan Plt. Sekda Aceh, Helvizar mengatakan Aceh bisa mencontoh Pemerintah Papua yang bekerjasama dengan British Petroleum dalam mempersiapkan tenaga kerja siap pakai dan bersertifikasi untuk kebutuhan di industri Migas yang dilatih di Jawa Barat.
Pemerintah Aceh melalui Disnakertrans, tambahnya, siap membantu penuh bersama BPMA untuk mendukung kesiapan bagi tersedianya SDM yang berkompetensi.
“Perlu dilakukan mapping kebutuhan tenaga kerja dalam industri migas untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja,” kata Helvizar yang juga Kepala Disnakermobduk.
Helvizar juga menyampaikan agar KKKS perlu bekerjasama untuk mencari solusi mempersiapkan tenagakerja siap pakai dan bersertifikasi bersama Disnakermobduk dan BPMA.
“Harapan kita agar ada tindak lanjut dari MoU ini, berupa perjanjian kerjasama dengan setiap KKKS untuk masalah ketenagakerjaan di Aceh,” pungkasnya. (JAP/RIL)
