JAKARTA (popularitas.com) – Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar meminta pemerintah Indonesia untuk membuka Foreign Office atau Kanwil Kemenlu di Aceh. Hal ini menurut Malik Mahmud diperlukan guna menyosialisasikan dan mempromosikan Aceh ke luar negeri.
“Aceh adalah daerah potensi investasi, yang juga memiliki destinasi Green Tourism dan Syariah Tourism,” ujar Malik Mahmud saat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir di ruang kerjanya di Kemenlu, Jalan Taman Pejambon, Senen, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019 kemarin.
Menurutnya, dengan berbagai fasilitas yang telah dimiliki Aceh seperti pelabuhan laut strategis Malahayati di Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa di Langsa, dan Pelabuhan Calang di Aceh Jaya, maka sudah seharusnya Aceh mendapatkan promosi besar kepada dunia luar.
Selain itu, sebut Malik Mahmud, Aceh juga memiliki Bandara Internasional seperti Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Malikulsaleh di Lhoksumawe, Bandar Udara Rembele di Bener Meriah, dan Bandar Udara Cut Nyak Dien di Nagan Raya yang tentunya dapat mendukung keperluan tersebut.
“Untuk kebutuhan itu pula, maka kita meminta kepada Wamenlu agar kiranya di Aceh juga dapat dibuka Foreign Office, atau Kanwil Kemenlu, yang berguna mempermudah para investor dan orang asing untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Aceh” ujarnya.
Dengan begitu, lanjutnya, maka perekonomian Aceh dengan sendirinya akan bangkit. Pusat-pusat perekonomian seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Sabang, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhoksumawe akan benar-benar menjadi pusat perekonomian.
Tak lupa, PYM juga menjelaskan saat ini Aceh telah menjadi daerah percontohan di berbagai negara terkait perdamaian yang telah berlangsung dengan baik, terutama di negara-negara yang saat ini masih dilanda konflik. “Artinya, perdamaian ini juga dapat dijadikan sebuah destinasi wisata baru di Aceh, dengan mengundang negara-negara berkonflik tersebut untuk melakukan dialog di sini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wamenlu Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Aceh harus sudah siap dengan sumber daya manusianya, terutama yang berhubungan langsung dengan pariwisata, investasi dan kerjasama bisnis dengan investor atau pebisnis asing.
“Karena itu, Pemerintah Aceh sebaiknya mengirimkan putra-putri terbaik mereka antara 8 hingga 10 orang untuk kemudian mendapatkan sejenis diklat di Kemenlu. Sebab, nantinya orang-orang inilah yang kemudian menemani para investor luar negeri,” ujarnya.
Diklat tersebut, lanjut Wamenlu akan berlangsung selama tiga bulan. Nantinya, putra-putri Aceh akan ditempatkan di berbagai dinas terutama yang berhubungan dengan pariwisata. Adapun tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka terkait pariwisata di Aceh.*(BNA/RIL)
