POPULARITAS.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Saifuddin Muhammad meminta Pemerintah Aceh segera membenahi persoalan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Menurut dia, selama ini banyak aset daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak tidak terurus dengan baik.
“Sehingga keberadaan sejumlah aset tersebut tidak memberikan manfaat bagi Aceh, justru sebagian dinilai banyak merugikan keuangan daerah. Terutama aset berupa kendaraan dinas,” kata Saifuddin dalam keteranganya, Selasa, 14 Januari 2025.
Pria yang akrab disapa Yah Fud berharap Pj Gubernur Aceh untuk memberi atensi serius terhadap persoalan aset daerah. Selama ini pengelolaan aset banyak yang tidak jelas.
Terutama aset kendaraan dinas, Yah Fud menjelaskan berdasarkan informasi banyak mobil dinas dikuasai oleh pihak lain. Sementara dalam APBA beban untuk biaya BBM, biaya onderdil dan perawatan mobil dinas tergolong besar.
Untuk itu, menurut Yah Fud harus diperjelas dan didata ulang tehadap banyak mobil dinas yang berada ditangan pihak lain harus segera ditarik kembali. “Sebagian yang memenuhi syarat lebih baik dilelang saja, agar tidak lagi jadi beban daerah,” ujarnya.
Selain itu, Yah Fud berharap kepada saudara Pj Gubernur Aceh disisa masa jabatannya dapat menyelesaikan persoalan ini.
“Sehingga gubernur dan wakil gubernur definitif yang akan datang dapat fokus pada pelaksanaan visi, misi dan janji kampanye mereka,” ucapnya.
Yah Fud mengatakan, pada tahun 2023 DPR Aceh sebenarnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Namun, Yah Fud menilai hasil Pansus tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
Disampimg itu, menurut Yah Fud Saat ini penerimaan Aceh menurun karena berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Untuk itu, dia memimta Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah efisiensi, salah satunya dengan mengevaluasi dan merasionalisasi penggunaan kendaraan dinas,
Saifuddin juga menyoroti pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti alat berat, gedung, tanah, terminal, dan aset lainnya. Menurutnya, aset-aset tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA).
“Kami mengingatkan agar Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan pengelolaan aset ini, sehingga aset daerah bukan hanya menjadi beban, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan,” pungkasnya.
