Home Hukum 15 kades di Bener Meriah dipecat terkait dana desa
HukumNews

15 kades di Bener Meriah dipecat terkait dana desa

Share
Share

REDELONG (popularitas.com) : Sebanyak 15 kepala desa di Kabupaten Bener Meriah diberhentikan dari jabatannya dengan berbagai persoalan terkait dana desa sejak daerah itu dipimpin oleh Bupati Ahmadi.

“Untuk kepala kampung hati-hati mengelola dana desa, 9 bulan saya menjadi bupati sudah 15 kepala desa yang saya berhentikan,” kata Ahmadi dihadapan warga Kecamatan Mesidah, akhir pekan lalu.

Dalam hal ini, Ahmadi, menegaskan agar setiap kepala kampung di daerah itu untuk tidak main-main dalam pengelolaan dana desa.

“Dana desa itu bukan uang nenek moyang kita, bukan uang bapaknya bupati, apa lagi uangnya bapak kepala kampung. Maka, dana desa adalah uang dari negara yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat,” ujar Ahmadi.

Dia menambahkan bahwa selaku bupati tidak akan memberikan perlindungan sekecil apapun kepada siapa saja aparat kampung yang nakal dalam pengelolaan dana desa.

“Akan tetapi saya akan lindungi aparat kampung dari terjangan badai sekecil apapun, kalau aparat kampung itu difitnah oleh masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Ahmadi menjelaskan bahwa untuk tahun ini pemerintah daerah setempat telah membekali seluruh aparat kampung dengan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian Dana Desa, baik terkait perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatannya.

“Istri reje (kepala) kampung sudah wajib bergaji. Ketua pemuda, karang taruna, semuannya sudah kita alokasikan di dalam peraturan bupati,” tutur Ahmadi.

Hal itu menurutnya dilakukan agar para aparat kampung di daerah itu tidak lagi terjebak dan keliru dalam pengalokasian dana desa.

Ahmadi berharap dengan kebijakan tersebut kedepannya para aparat kampung akan semakin terhindar dari penyalahgunaan dana desa yang bisa berakibat pada jeratan hukum.

“Kalau keliru dalam penggunaannya, akibatnya jelas akan terjerat dengan hukum. Kita mencoba untuk berbenah, Insya Allah pengakuan dari Kepala Kantor BPM, untuk Bener Meriah itu Peraturan Bupati yang pertama yang mengatur secara menyeluruh untuk pengalokasian dana desa,” tutur Ahmadi. (aceh.antaranews.com)

Share
Tulisan Terkait
News

BPK RI beri WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie

POPULARITAS.COM – Pemkab Pidie raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas  laporan...

News

Terima WTP dari BPK RI, Bupati Abdya : Bukti tata kelola keuangan transparan

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menorehkan prestasi membanggakan...

InternasionalNews

Demo Guru di Meksiko Jelang Piala Dunia: Urusan Kami Lebih Penting dari Sepak Bola

POPULARITAS.COM – Jelang dimulainya Piala Dunia 2026, situasi di ibu kota Meksiko...

News

BMKG: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Lebat hingga Angin Kencang

POPULARITAS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I...

Exit mobile version