POPULARITAS.COM – Sedikitnya 157.028 hektare sawah dan lahan perkebunan di Provinsi Aceh rusak akibat terendam banjir serta tertimbun longsor yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025. Untuk itu, Pemerintah Aceh memprioritas upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana ekologis sebagai fokusnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir menjelaskan langkah percepatan pemulihan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi terkait, untuk bersinergi memperbaiki struktur ekonomi yang terdampak.
”Pemerintah Aceh mengajak seluruh stakeholder di bidang BUMD dan instansi terkait untuk fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana secara terintegrasi,” ujar Nasir dalam rapat bersama pimpinan BUMD dan instansi terkait di Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Senin (12/1/2026).
Nasir memaparkan berdasarkan data yang dihimpun, bencana telah menyebabkan kerusakan masif pada lahan produktif, baik persawahan maupun lahan perkebunan. Menurut data ada 56.652 hektare sawah dan 100.376 hektare lahan perkebunan yang rusak akibat banjir maupun tanah longsor.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor perikanan. Banyak tambak ikan milik warga yang rusak, serta tingginya angka kematian ternak ikan akibat terjangan banjir maupun matinya aliran listrik yang mengganggu operasional tambak.
Nasir menyoroti kondisi ekonomi di beberapa daerah yang sempat lumpuh total. Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya menjadi perhatian khusus karena sektor perekonomiannya sempat terhenti akibat bencana.
Sementara itu, untuk wilayah dataran tinggi Gayo, Pemerintah Aceh memprioritaskan perbaikan infrastruktur ekonomi di sektor pasar. Perbaikan ekonomi pada sektor pasar menjadi prioritas di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues agar jalur perdagangan masyarakat kembali normal.
“Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Aceh berharap roda perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan perkebunan, dapat segera bangkit guna menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Nasir.
Dalam rapat Minggu (11/1/2026), Nasir menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan pemulihan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing bidang. Ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” kata Nasir.
Dalam upaya ini, sekda menyoroti pentingnya dukungan dari civil society organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi. Dukungan tersebut diharapkan hadir dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, maupun penyediaan sumber daya.
Guna memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh sedang melakukan inventarisasi dan kompilasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam anggaran 2026. Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” pungkasnya.
Leave a comment