POPULARITAS.COM – Lebih dari 500 ribu penduduk Gaza di Palestina kelaparan. Bencana tersebut sebagai dampak perang tak kunjung usai. Warga di Gaza City, salah satu di negara itu merupakan wilayah paling parah dilanda situasi tidak ada makanan.
Badan perdamaian dunia PBB, resmi nyatakan bencana kelaparan terjadi Jalur Gaza. Itu merupakan pernyataan resmi yang menandai kondisi pertama musibah kelaparan di Timur Tengah.
Kondisi kelaparan makin diperparah dengan situasi pertempuran yang tak kunjung berhenti sejak Maret 2023 silam.
Tidak hanya penduduk di Gaza City saja kelaparan. Situasi itu juga telah terjadi di Deir al-Balah, Khan Younis, seperti yang dilaporkan oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) yang baru.
Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan menyebut, bencana kelaparan di Gaza buatan manusia yang buruk moralnya. Semua pihak yang terlibat dalam situasi itu telah gagal jadi manusia.
“Kondisi bencana kelaparan di Gaza menempatkan kita gagal jadi manusia karna tak bisa mencegahnya,” katanya, Jumat (24/8/2025) dikutip dari laman Xinhua.
Kemitraan IPC, otoritas internasional terkemuka dalam krisis kelaparan, menganggap suatu wilayah berada dalam kondisi kelaparan saat ambang batas kerawanan pangan ekstrem, malanutrisi akut, dan kematian terkait kelaparan, semuanya telah terlampaui.
Secara rinci yaitu apabila sedikitnya 20 persen rumah tangga mengalami kerawanan pangan ekstrem, atau pada dasarnya kelaparan; sedikitnya 30 persen anak-anak menderita malanutrisi akut, atau kurus kering, terlalu kurus untuk tinggi badan mereka; dan dua orang per 10.000 meninggal setiap hari akibat kelaparan dan komplikasinya.
Hingga akhir September, lebih dari 640.000 orang, atau sekitar 30 persen dari populasi di Jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi tingkat kerawanan pangan yang sangat parah, yang tertinggi dalam skala lima level IPC. Sementara itu, 1,14 juta orang lainnya akan berada dalam tingkat darurat, tertinggi kedua dalam skala tersebut. Situasi ini dipicu oleh rusaknya atau tidak dapat diaksesnya sekitar 98 persen lahan pertanian di wilayah tersebut, menurut laporan itu.
“Ini adalah kelaparan yang disengaja dan dibuat oleh Pemerintah Israel,” ujar Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA), di platform media sosial X pada Jumat. “Ini adalah dampak langsung dari pelarangan pasokan makanan dan kebutuhan dasar lainnya selama berbulan-bulan.”
Sejumlah badan PBB telah memperingatkan bahwa operasi militer Israel yang semakin intensif dan pembatasan akses kemanusiaan akan semakin memperburuk krisis, yang menyebabkan meningkatnya jumlah kematian yang sebenarnya dapat dicegah, dengan anak-anak, kaum lansia, dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan.
NERAKA DUNIA
Guterres menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai “neraka dunia,” dan mengatakan “tak ada lagi kata” yang bisa menggambarkannya selain “kelaparan.”
Laporan tersebut menemukan bahwa akses pangan di Gaza masih terbatas. Pada Juli 2025, jumlah rumah tangga yang melaporkan kelaparan parah meningkat dua kali lipat dibandingkan pada Mei dan lebih dari tiga kali lipat di Gaza City. Hampir 40 persen menyatakan bahwa mereka tidak makan selama berhari-hari, dan orang dewasa sering melewatkan makan demi dapat memberi makan anak-anak mereka.
Setiap hari, puluhan ribu orang mengantre berjam-jam berharap mendapatkan tepung atau kacang kalengan. Namun, kebanyakan dari mereka pulang tanpa membawa apa pun, kata Hadi Al-Sorani, seorang ayah dua anak yang tinggal di Gaza City. Dia terpaksa “makan sekali sehari, menyimpan makanan untuk anak-anak saya,” imbuhnya.

Di lingkungan Zeitoun di Gaza City bagian timur, Umm Ahmed, seorang ibu tiga anak, memberi makan anak-anaknya roti pipih selama beberapa pekan. Dia khawatir akan kehilangan putranya yang berusia lima tahun, yang tampak kurus kering dan kelelahan, jika makanan dan obat-obatan tetap tidak tersedia.
Malanutrisi akut di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat terparah. Pada Juli saja, lebih dari 12.000 anak teridentifikasi menderita malanutrisi akut, meningkat enam kali lipat sejak awal tahun, menurut laporan IPC. Laporan itu juga menyebutkan bahwa satu dari lima bayi lahir prematur atau kekurangan berat badan, serta sekitar 43.400 anak-anak dan 55.000 wanita hamil dan menyusui berpotensi menghadapi malanutrisi yang mengancam jiwa pada pertengahan 2026.
Di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza City, dokter anak Ahmed Yousef melihat fasilitas tersebut menerima puluhan anak yang menderita malanutrisi parah dan penyakit terkait seperti dehidrasi dan anemia setiap hari. “Kami kehilangan banyak anak karena kurangnya obat-obatan dan nutrisi khusus,” ujarnya.
Otoritas kesehatan yang berpusat di Gaza pada Jumat mencatat dua kematian tambahan akibat kelaparan dan malanutrisi dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah total kematian menjadi 273, termasuk 112 anak-anak, sejak putaran terbaru konflik Palestina-Israel pecah pada Oktober 2023.
Banyak analis memperkirakan deklarasi kelaparan akan membawa dampak besar, meningkatkan tekanan terhadap komunitas internasional untuk menambah pengiriman bantuan, serta mendorong Israel untuk mencabut pembatasan terhadap akses bantuan kemanusiaan.
“Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban yang tegas berdasarkan hukum internasional, termasuk kewajiban untuk memastikan pasokan makanan dan medis bagi penduduknya,” ujar Guterres dalam pernyataan pada Jumat, seraya menambahkan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlanjut tanpa sanksi.
Penyebaran kelaparan masih dapat dikendalikan jika gencatan senjata dicapai dan organisasi kemanusiaan diizinkan untuk mengirimkan bantuan kepada orang-orang yang kelaparan, imbuh Lazzarini.
Kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan tersebut, menyangkal adanya kelaparan di Jalur Gaza. Namun, analis politik yang berbasis di Ramallah, Esmat Mansour, menyoroti bobot laporan tersebut yang didasarkan pada sistem spesifik yang disepakati secara internasional untuk mengukur krisis kelaparan, dan mengatakan bahwa negara-negara pendukung Israel dapat menghadapi tekanan yang semakin besar dari pemerintah dan lembaga untuk memastikan penyaluran bantuan.
Kementerian Luar Negeri Palestina, Jumat 24 Agustus 2025, serukan tindakan internasional yang tegas untuk memaksa Israel “agar segera menghentikan kejahatan genosida, pemindahan, dan aneksasi, sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan, mencegah meluasnya, dan mengatasi kelaparan.”
Leave a comment