Aktivis Ini Minta Komisi 7 Tetap Bermitra dengan Dinas Pendidikan Dayah

BANDA ACEH (popularitas.com) – Rencana memindahkan Dinas Pendidikan Dayah Aceh ke dalam komisi yang membidangi pendidikan di parlemen menuai penolakan dari sejumlah elemen. Terlebih jika wacana pemindahan komisi tersebut semata-mata dilatarbelakangi oleh anggaran pendidikan yang dinilai besar.

Hal inilah yang kemudian membuat salah satu aktivis dayah di Aceh sekelas Tgk Irfan Siddiq buka suara. Melalui siaran pers yang dikirimkan Jumat, 6 Desember 2019, Irfan menyebutkan Dinas Dayah merupakan SKPA istimewa yang dimiliki Aceh. “Maka sudah selayaknya diperlakukan secara istimewa, baik secara keberadaannya di DPRA maupun secara anggaran. Biarkan saja Dinas Dayah berada di Komisi Keistimewaan (Komisi 7) seperti saat ini,” tegas Tgk. Irfan.

Dia mengatakan persoalan plot anggaran di DPR Aceh tidak menjadi masalah besar bagi kalangan aktivis dayah. Menurutnya dimanapun Dinas Dayah ditempatkan, hal terpenting adalah menjaga keistimewaan yang dimilikinya.

“Dinas Dayah hanya ada di Aceh. Ini adalah satu keistimewaan yang harus dijaga. Terkait penambahan anggaran, tidak masalah ia berada di komisi mana, legislatif dan eksekutif serta stakeholder terkait hanya perlu membangun komunikasi yang baik untuk menjaga agar Dinas Dayah selalu istimewa, khususnya dalam segi anggaran,” tambahnya.

Mantan pengurus Rabithah Thaliban Aceh (RTA) tersebut juga menilai terlalu naif jika elit hanya fokus pada kebijakan anggaran untuk dayah atau Dinas Dayah, khususnya. Apalagi, kata dia, kalau alasannya sekedar plot 30 persen anggaran dari dana Pendidikan.

“Kita hanya perlu membangun bergaining politik yang tepat dengan eksekutif dan legislatif sehingga anggaran pro dayah bisa maksimal,” ujarnya lagi.

Irfan menekankan agar Dinas Dayah tetap dipertahankan di Komisi 7 yang membidangi Keagamaan, Keistimewaan, Budaya dan Pariwisata tersebut. Sehingga, tidak hanya sekedar istimewa secara anggaran, tapi juga istimewa secara kebijakan yang pro Pendidikan Dayah.

“Kita hanya butuh membangun bargaining politik yang tepat sasaran, khususnya dengan eksekutif dan legislatif untuk pressure anggaran lebih baik bagi kepentingan pendidikan Dayah. Apalagi, di Parlemen sudah ada Fraksi PKB-PDA yang notabene berasal dari kalangan dayah serta partai pengusung pemerintah (seperti PKB dan PDA serta Parlok dan Parnas lainnya). Kenapa elit dayah harus gengsi membangun nilai tawar dengan mereka,” tanya Tgk. Irfan menutup siaran persnya.* (RIL)