POPULARITAS.COM – Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada juga mendesak Pemerintah Aceh menempatkan orang-orang bersih dan netral di jajaran panitia seleksi (pansel) pejabat tingkal kepala dinas.
“Hal itu memang perlu dilakukan dalam rangka mencegah konflik kepentingan antara tim pansel dan kandidat pemangku jabatan eselon II yang akan menduduki 64 jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Aryos Nivada, Minggu (19/11/2017) di Banda Aceh.
Pengamat Politik Kemanan Aceh ini menyatakan, bahwa perlu langkah konkrit agar terdapat jaminan bahwa tim pansel memang orang berintegritas dan bersih.
“Ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah Aceh agar kepercayaan publik sekaligus pemerintah Aceh sendiri tidak was-was akan adanya kongkalingkong di belakang layar antara tim pansel dan kandidat pemangku jabatan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Aceh perlu membentuk tim diluar pansel. Semacam tim adhoc yang bertugas memonitor jalannya proses seleksi. Akan lebih baik apabila tim ini dari kalangan non-pemerintahan struktural, namun dari kalangan akademisi maupun tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitas dan rekam jejaknya.
Pemerintah Aceh juga harus mengeluarkan anggota tim pansel yang bermasalah. Banyak laporan bahwa diantara tim pansel terdapat anggota yang bermasalah secara hukum, sehingga diragukan integritasnya. Oleh karena itu pemerintah Aceh harus tegas.
“Keluarkan semua tim pansel yang disinyalir memiliki kasus hukum,” ujar Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini.
Terakhir, Aryos mencatat bahwa dalam proses seleksi pejabat publik, selama ini lebih banyak fokus ke pengetahuan dan keterampilan. Padahal ada hal penting yang selama ini belum diperhatikan dalam proses seleksi pejabat publik. Diantaranya terkait aspek motivasi pelayanan publik, dimana pejabat memiliki spirit pelayan yang tinggi dan pengabdian untuk melayani masyarakat.
“Aspek motivasi pelayanan ini juga tidak boleh diabaikan sebab terkait erat dengan spirit pegabdian yang kesukarelaan,” jelasnya.
Katanya, berbagai studi administrasi publik juga menemukan bahwa pejabat yang memiliki motivasi pelayanan publik yang tinggi, umumnya bekerja maksimal semata-mata untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan publik dan menghindari prilaku-prilaku koruptif.
Salah satu faktor lain yang mempengaruhi nilai motivasi pelayanan publik ini adalah spiritualitas. Hal ini tentu sangat sejalan di Provinsi Aceh para pejabat publik harusnya memiliki niat pengabdian kepada publik. “Pejabat harus menjadikan sebagai bagian dari ibadah untuk mendapat berkah dari Allah SWT,” tutupnya.[acl]
