Home News Badak Jawa Mau Dipindah, ESDM: Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
News

Badak Jawa Mau Dipindah, ESDM: Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

Share
Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Foto : HO | popularitas.com
Share

POPULARITAS.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang, Banten tidak termasuk wilayah pertambangan. Hal itu disampaikan untuk menipis isu Ujung Kulon mau dijadikan wilayah pertambangan menyusul hebohnya wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” kata Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Penetapan TN Ujung Kulon sebagai area nonpertambangan tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Dalam kepmen itu disebutkan wilayah pertambangan hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan tersebut.

Dwi Anggia mengatakan, penetapan wilayah perairan itu telah melalui proses sejak 2013.

Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu membuat sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP.

Penetapan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan itu kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Anggia menjelaskan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan Banten tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.

Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

“Perlu dipahami penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” pungkas Dwi Anggia.

 

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
EkonomiNews

Mendorong UMKM Kopi Aceh Lebih Kreatif, Profesional, dan Berdaya Saing

POPULARITAS.COM – Kopi bukan hanya sekedar berbicara tentang rasa, tapi juga peluang...

News

BNPB: 11.000 Keluarga Terdampak Banjir di Aceh, Kalbar, dan Bengkulu

POPULARITAS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 11.000 kepala keluarga...

News

Banjir Aceh Selatan Berangsur Surut, Warga Masih Bertahan di Pengungsian

POPULARITAS.COM – Banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan mulai...

News

Wagub Aceh dan Menko PMK Tinjau Penanganan Banjir di Subulussalam

POPULARITAS.COM – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau yang akrab disapa Dek Fadh,...

Exit mobile version