POPULARITAS.COM – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyebutkan bahwa capaian kinerja produksi migas Aceh kini telah melampaui target, termasuk pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 69%, yang melebihi rata-rata target nasional.
Hal ini disebutkan oleh Kepala BPMA, Nasri, saat menerima kunjungan kerja Komisi XII DPR RI yang membidangi bidang Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, dan Investasi di Kantor BPMA pada hari Kamis, 11 September 2025, Banda Aceh.
Dihadapan para anggota DPR RI, Nasri juga menyampaikan kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kondisi kantor BPMA yang masih menempati gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis seputar pengelolaan hulu minyak dan gas (migas) di Aceh serta berbagai dukungan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran BPMA.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI beserta seluruh anggota rombongan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, perwakilan Dinas ESDM Aceh, DLHK, serta jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi (PGE), triangle pase inc, Conrad (Onwa & Oswa)
Dalam pemaparannya, Kepala BPMA, Nasri, menjelaskan landasan historis dan hukum berdirinya BPMA, yang merupakan mandat dari Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia juga memaparkan peran dan fungsi strategis BPMA dalam mengawal pengelolaan sektor hulu migas di wilayah Aceh.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kesempatan yang sama menegaskan status Aceh sebagai daerah khusus yang memiliki kewenangan khusus, tidak hanya dengan adanya BPMA tetapi juga Badan-Badan Usaha lain, sebagai turunan dari MoU Helsinki. Fadhlullah menyapa para direktur KKKS yang hadir dan mengapresiasi kontribusi mereka bagi pembangunan Aceh.
“Teruslah berbuat baik untuk masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh sangat mendukung KKKS untuk berinvestasi di Aceh. Aceh memiliki sejarah panjang konflik, tetapi kita tidak terlena dengan masa lalu. Yang kita butuhkan adalah kesejahteraan. Aceh harus sejahtera,” tegas Fadhlullah.
Lebih lanjut, Wagub Aceh menyoroti penemuan cadangan gas terbesar di Blok Andaman dan berharap putra-putri Aceh dapat diberi kesempatan untuk terlibat dalam investasi yang dilakukan oleh Mubadala. “Biarlah Aceh hidup dengan kekhususannya sendiri asalkan tetap dalam kerangka NKRI,” katanya.
“Saya berjumpa BPH Migas, bahas banyak kelangkaan BBM subsidi, karena situasi begini, makanya kami meminta BPH Migas memastikan kuota subsidi tersedia cukup. Mohon dukungan bapak Ketua Komisi XII untuk melancarkan semua itu” ujarnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI menyambut baik usulan pembangunan kantor permanen untuk BPMA. “Wajar untuk mendapatkan kantor yang bagus, kantor sekarang belum memadai” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk meninjau langsung apabila ada persoalan yang perlu dibahas dan dicarikan solusi di tingkat DPR RI. “Kita ingin mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam mengelola Sumber Daya Alam, khususnya hulu migas. Kita akan mengakses semua model-model keterlibatan pemerintah daerah, seperti melibatkan BUMD dalam partisipasi interest,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi XII juga menekankan pentingnya Industri Hulu Migas memperhatikan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) serta aspek multiplier effect bagi masyarakat. Ia juga mendorong KKKS yang telah menemukan cadangan untuk segera melanjutkan ke proses eksploitasi.
“Indonesia sangat agresif untuk meningkatkan produksi migas negara dengan target 1 juta barel per hari. Jadi kita berharap agar teman-teman KKKS di bawah BPMA untuk mempercepat kerja-kerja agar segera bisa melakukan eksploitasi,” pungkasnya.
Leave a comment