POPULARITAS.COM – Pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan digital melalui pembukaan rekening bank bagi masyarakat yang belum memiliki rekening.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo juga menyampaikan gagasan pembagian telepon genggam (hand phone/HP) yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).
Gagasan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, penggunaan HP dan rekening digital dapat membantu pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan dari uang tunai menjadi transaksi elektronik yang terhubung langsung dengan rekening penerima. Dalam paparannya, Hashim menyatakan sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
Untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, pemerintah disebut telah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Meski demikian, rencana pembagian HP gratis tersebut belum menjadi program yang memiliki mekanisme pelaksanaan resmi.
Pemerintah menyatakan pembahasan yang telah disiapkan saat ini berfokus pada pembukaan rekening bank dan pemberian saldo awal bagi kelompok masyarakat tertentu.
Dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Hashim menyampaikan gagasan penyediaan HP yang terhubung dengan rekening digital untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan sekaligus mendukung perubahan sistem penyaluran bansos.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital,” ujar Hashim.
Melalui skema yang diusulkan, HP akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses rekening digital. Dana bantuan pemerintah nantinya direncanakan masuk langsung ke rekening penerima sehingga penyalurannya tidak lagi bergantung pada pemberian uang tunai secara fisik.
Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Dengan akses ke layanan perbankan, kelompok yang sebelumnya berada di luar sistem keuangan formal diharapkan dapat menggunakan layanan transaksi digital.
Hingga Rabu (14/10/2026), pemerintah belum menyampaikan keputusan teknis mengenai pelaksanaan pembagian perangkat tersebut.
Hashim menyebut data Bank Dunia yang menunjukkan sekitar 30% penduduk Indonesia belum mempunyai rekening bank atau belum terhubung dengan layanan perbankan.
Kelompok masyarakat tersebut menjadi sasaran perluasan akses keuangan yang sedang disiapkan pemerintah. Kepemilikan rekening diharapkan mempermudah masyarakat menerima bantuan dan melakukan transaksi melalui sistem perbankan.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah disebut telah menugaskan BSI dan BRI memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Kedua bank tersebut diharapkan dapat membantu memperluas kepemilikan rekening sekaligus mendorong masyarakat masuk ke sistem keuangan formal. Dalam gagasan yang disampaikan Hashim, rekening digital juga akan digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah.
Meski demikian, angka itu tidak serta-merta berarti seluruh penduduk yang belum memiliki rekening akan menjadi penerima HP gratis karena kriteria penerima perangkat belum diumumkan.
Pemerintah Menyiapkan Pembukaan Rekening dengan Saldo Awal Rp 50.000
Selain gagasan pembagian HP gratis, pemerintah telah menyiapkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp 50.000 bagi kelompok masyarakat tertentu.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan program inklusi keuangan yang telah disiapkan pemerintah mencakup fasilitas pembukaan rekening bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk desil 1–4.
Menurut Dradjad, anggaran untuk pembukaan rekening tersebut telah disiapkan dan pelaksanaannya direncanakan sebelum akhir 2026.
“Dari pemerintah itu yang sudah kita siapkan adalah pembukaan rekening yang (saldo awal) Rp 50.000 itu. Kalau anggaran untuk pembukaan rekeningnya sudah siap.
Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya (HP) itu nanti akan kita bicarakan lagi,” ujar Dradjad seusai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Pembagian HP Gratis Belum Dibahas secara Formal
Dradjad menegaskan pemerintah belum membahas secara formal pembagian HP gratis untuk mendukung penyaluran bansos digital.
Menurut dia, pembahasan mengenai perangkat, mekanisme pelaksanaan, dan instrumen yang akan digunakan masih perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Ya kan belum dibahas. Kalau sudah kita bahas baru kita sampaikan,” tegas Dradjad.
Dengan demikian, rencana pemberian perangkat belum dapat diperlakukan sebagai program yang sudah siap dilaksanakan. Sejumlah informasi juga belum diumumkan, termasuk jumlah HP yang akan disediakan, spesifikasi perangkat, total anggaran pengadaan, jadwal pembagian, serta mekanisme penentuan penerima.
Penyaluran Bansos Direncanakan Beralih ke Rekening Digital
Gagasan pembagian HP gratis yang disampaikan Hashim berkaitan dengan rencana perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Dalam skema yang ia paparkan, dana bantuan akan dikirimkan langsung melalui rekening digital penerima.
Hashim menyampaikan pemerintah ingin mengubah pola perekonomian yang masih bergantung pada transaksi tunai menjadi sistem yang lebih banyak menggunakan transaksi digital.
“Nanti semua bansos tidak akan dalam bentuk cash, tetapi akan dikirim Kementerian Keuangan langsung ke orang-orang ke HP mereka. Semua orang akan diberikan HP dengan rekening digital, semua dananya akan dikirim ke sana ke rekening masing-masing dan di sinilah pemerintah bisa dapat tambahan revenue,” jelas Hashim.
Melalui skema itu, rekening digital yang terhubung dengan HP direncanakan menjadi sarana penerimaan dana bantuan. Pemerintah diharapkan dapat menyalurkan dana secara langsung kepada penerima tanpa harus mengandalkan penyerahan uang tunai.
Meski begitu, belum ada penjelasan terperinci mengenai jenis bansos yang akan menggunakan mekanisme tersebut, tahapan penerapan, ataupun cara mengintegrasikannya dengan sistem penyaluran bantuan yang telah berjalan.
Perubahan mekanisme penyaluran juga masih membutuhkan penjelasan mengenai akses bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat memadai atau tinggal di wilayah dengan jaringan internet terbatas.
Selain mendukung penyaluran bansos, Hashim mengaitkan digitalisasi transaksi dengan upaya memperluas pencatatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyebut penggunaan transaksi digital dapat membantu pemerintah menjangkau kegiatan ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal atau masuk dalam kategori gray economy.
Melalui sistem keuangan digital, aktivitas transaksi diharapkan lebih mudah tercatat dalam sistem formal. Pemerintah juga berharap langkah tersebut dapat memperluas basis penerimaan negara.
Dalam penyaluran bansos, penggunaan rekening digital juga diharapkan membantu meningkatkan transparansi aliran dana karena bantuan direncanakan dikirim langsung ke rekening penerima.
Namun, manfaat tersebut masih berupa tujuan yang diharapkan dari rencana digitalisasi. Hasil penerapannya akan bergantung pada desain kebijakan, kesiapan infrastruktur, keamanan transaksi, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan digital.
Leave a comment