POPULARITAS.COM – Kabupaten Bener Meriah di Aceh, dapat dijadikan wilayah untuk pengembangan pisang Cavendish. Di daerah itu sangat cocok dilakukan budidaya pisang Cavendish dengan kualitas terbaik didunia dengan target ekspor.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, dalam keterangannya kepada Antara, Kamis (31/8/2023).
Untuk mendukungan pengembangan ekspor pisang Cavendish dengan tujuan ekspor, kata Safuadi, pihaknya siap memberikan fasilitas kepada para eksportir.
”Pisang cavendish ini untuk kebutuhan pasar ekspor. Jadi, kami siap memfasilitasi pihak yang ingin membangun kawasan berikat untuk pengembangan pisang cavendish ekspor di Kabupaten Bener Meriah,” kata Safuadi.
Kawasan berikat adalah kawasan untuk memasukkan barang impor tanpa dikenakan bea masuk. Barang-barang impor tersebut digunakan untuk pengolahan produk ekspor.
Menurut Safuadi, untuk pengembangan pisang cavendish membutuhkan barang seperti plastik khusus pelindung buah yang harus diimpor karena belum diproduksi di dalam negeri.
“Dengan adanya kawasan berikat, maka bea masuk terhadap impor barang tersebut tidak dikenakan, sehingga biaya produksi bisa ditekan dan harga jualnya dapat bersaing di pasaran luar negeri,” katanya pula.
Safuadi mencontohkan pengembangan kawasan berikat untuk pengembangan pisang cavendish di Provinsi Lampung. Pisang cavendish yang dihasilkan diekspor puluhan kontainer ke berbagai negara.
Aceh bisa mencontoh pola pengembangan kawasan berikat pisang cavendish di Lampung tersebut. Lahannya milik masyarakat yang diinvestasikan kepada perusahaan.
“Kemudian, pemilik lahan direkrut sebagai pekerja yang mengolah lahan dan tanaman hingga panen. Selain dapat dari keuntungan investasi lahan, mereka juga menerima upah sebagai pekerja,” katanya lagi.
Perjanjian lahan untuk investasi tersebut, kata Safuadi, melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dapat mencegah tidak terjadi pengalihan kepemilikan lahan secara tidak sah.
“Karena di kawasan berikat, kami terus mengawal dan mengawasinya. Jika terjadi, pelanggaran kerja sama, bisa diantisipasi dengan cepat, sehingga tidak merugikan masyarakat pemilik lahan,” kata Safuadi.
Editor : Hendro Saky