POPULARITAS.COM – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pencampuran 10 persen etanol ke dalam bensin (E10) dinilai pakar sebagai langkah tepat menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan.
Pakar Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Ir Wahyudi, menyebut kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
“Dari sisi energi terbarukan, kebijakan ini sangat baik. Artinya, ke depan kita memang harus semakin banyak menggunakan energi yang dapat diperbarui, dan bioetanol merupakan salah satu bentuknya,” ujar Wahyudi saat ditemui di Yogyakarta pada Kamis (9/10/2025).
Wahyudi menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan pencampuran biodiesel untuk mesin diesel hingga mencapai 30 persen hingga 40 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 50 persen dalam waktu dekat.
Selain mendorong transisi energi, penggunaan E10 juga dinilai dapat meningkatkan kualitas bahan bakar. Menurut Wahyudi, etanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi dibandingkan bensin murni, sehingga dapat menghasilkan proses pembakaran yang lebih bersih, efisien, dan beremisi rendah.
Meski demikian, ia menekankan kebijakan ini memerlukan kesiapan di berbagai aspek, baik dari sisi pengguna maupun produsen. Wahyudi menuturkan, sebagian besar kendaraan modern sebenarnya sudah siap menggunakan bahan bakar campuran E10 tanpa perlu modifikasi mesin.
“Untuk kendaraan keluaran tahun 2001 ke atas, hampir semuanya sudah bisa menggunakan bioetanol E10. Jadi sekitar 80 persen kendaraan yang beredar saat ini sudah kompatibel. Hanya sebagian kecil kendaraan lama yang mungkin masih menghadapi kendala teknis karena perbedaan karakteristik bahan bakar,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan agar penerapan E10 tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah dinilai perlu memastikan adanya uji coba menyeluruh sebelum implementasi massal. Tahap awal sebaiknya difokuskan pada uji performa berbagai jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, dari beragam merek untuk menjamin keamanan dan efisiensi bahan bakar.
“Masyarakat perlu diperlihatkan hasil data uji penggunaannya. Selain itu, kita juga harus memastikan kesiapan dari sisi produksi bioetanol dalam negeri. Jika supply-nya belum memadai, tentu penerapannya masih membutuhkan waktu,” paparnya.
Sebagai strategi jangka panjang, Wahyudi mendorong pemerintah untuk tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi bioetanol, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengembangannya. Ia menilai, produksi bioetanol tidak harus bergantung pada industri besar, melainkan dapat dilakukan secara lokal dengan memanfaatkan bahan baku seperti tebu atau singkong.
“Bioetanol bisa menjadi peluang ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun tentu saja, hal ini membutuhkan kebijakan yang matang dan dukungan kebijakan dari hulu hingga hilir,” tutup Wahyudi.
Leave a comment