POPULARITAS.COM – Mantan Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo, ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Muamalat. Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) nilai hal itu sebagai bentuk politik balas budi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sekjen PPI Bayu Anggara, menjelaskan, sosok Mardiasmo sebelumnya merupakan Ketua Panitia seleksi (Pansel) BPKH, dan lembaga itu miliki saham 82,6 persen di PT Bank Muamalat. Nah, Jadi dengan ditunjuknya beliau, jelas di sini adalah pelanggaran etika, dan bentuk politik balas budi.
Menuut Sekjen PPI itu, jajaran direksi dan komisaris BPKH, telebih dahulu di proses dan diseleksi oleh Mardiasmo. Nah kemudian yang bersangkutan ditunjuk oleh BPKH sebagai Komisaris Utama PT Bank Muamalat. Dari proses itu sangat terlihat ada politik balas budi.
Pihaknya sangat menyesalkan keputusan BPKH itu, semestinya lembaga itu dapat bekerja profesional, dan mencegah pratek yang sarat dengan kepentingan dalam proses penunjukan Komut PT Bank Muamat. Tapi justru ini lembaga itu malah menjalankan praktek tidak benar, urai Bayi.
“Sudah jelas, penunjukan Mardiasmo Komut PT Bank Muamalat oleh BPKH, bentuk politik balas budi,” tukasnya.
Lanjutnya masyarakat berharap penuh agar Bank Muamalat berbenah akibat masalah sebelum-sebelumnya. Semangat reformasi yang pernah digalakkan jangan sampai tercederai dengan masalah baru ini.
“Masyarakat punya harapan besar terhadapa Bank Muamalat, sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, dengan kejadian ini jangan sampai pupus harapan masyarakat tentang semangat reformasi dan perbaikan yang coba dibangun,” urainya.
Bayu berharap kedua Lembaga ini tidak main mata yang menimbulkan polemik di masyarakat saat perekonimian syariah sedang mengalami citra yang bagus karena dipercaya mampu berdiri tegak saat terjadi krisis.
“BPKH fokus saja kepada tugasnya dan Bank Muamalat betul-betul serius berbenah agar kepercayaan masyarakat bertumbuh. Saat ini sudah bagus masyarakat Indonesia melek keuangan syariah, apalagi ancaman resesi mulai meresahkan masyarakat. Sejatinya sektor keuangan syariah seharusnya bisa menjadi solusi,” tutup Bayu.