POPULARITAS.COM – Integritas dan kesederhanaan merupakan sikap yang penting dimiliki seorang pejabat publik. Sebab, jabatan yang diemban bukanlah kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keluarga dengan memanfaatkan fasilitas negara. Sikap tersebut telah dicontohkan oleh Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta.
Dikutip dari KompasTV, salah satu contoh keteladanan Bung Hatta adalah ketika ia hendak menunaikan ibadah haji bersama keluarganya pada 1952.
Saat itu, Presiden Soekarno sempat menawarkan agar Hatta dan keluarganya menggunakan pesawat terbang dengan biaya yang ditanggung pemerintah. Namun demikian, tawaran tersebut ditolak oleh Hatta. Dia justru memilih berangkat ke Tanah Suci menggunakan pesawat komersial layaknya masyarakat biasa.
Hatta ingin menjalankan ibadah haji bukan dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai wakil presiden. Seluruh biaya perjalanan haji Bung Hatta dan keluarganya diperoleh dari hasil penjualan buku karyanya yang diterbitkan di Belanda berjudul Verspreide Geschriften.
Sekretaris pribadi Bung Hatta, I Wangsa Widjaja, turut menceritakan sikap tersebut dalam buku Mengenang Bung Hatta yang diterbitkan CV Haji Masagung pada 1988.
“Meskipun beliau wakil presiden, tetapi keberangkatannya ini incognito, dan menumpang pesawat terbang umum,” kata Wangsa Widjaja.
Berfokus terhadap rakyat
Bung Hatta juga dikenal sebagai pemikir. Tulisan-tulisannya sudah tersebar sejak masih kuliah di negeri Belanda. Berbagai karyanya mengenai filsafat, ekonomi, dan politik banyak dibaca sampai sekarang. Salah satu pemikirannya tentang ekonomi dan politik, yang kala itu sudah menjadi bahan perdebatan apalagi dengan membawa-bawa nama “rakyat”.
Melalui buku-bukunya, Hatta sering mengkritik pemimpin yang tak memperhatikan rakyatnya. Dalam buku seri Kumpulan Karangan terbitan Bulan Bintang tulis 1931, Bung Hatta menuliskan bahwa kata “rakyat” sering lekat di bibir para pemimpin, utamanya partai politik. “Akan tetapi dalam praktik tidak kelihatan. Rakyat itu disangka seperti tikar tempat kaki sapu saja; disangka sebagai jenis yang hanya perlu buat disuruh bertepuk tangan, kalau mendengar seorang pemimpin yang pintar berpidato,” tulis Hatta.
Bung Hatta juga menekankan pentingnya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat sebagai fondasi bagi perekonomian negara. Ia menilai, kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud apabila masyarakat masih berada dalam kondisi tidak berdaya.
“Bagaimana memperbaiki ekonomi rakyat kalau rakyat tinggal bodoh, mau saja diabui matanya, takut karena gertak majikan asing, tak tahu mempergunakan tenaga ekonominya?” tulis Hatta. Oleh karena itu, Bung Hatta berpandangan bahwa perekonomian yang berlandaskan kedaulatan rakyat harus memberikan ruang bagi kepemilikan bersama atas perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Tabungan sedikit
Kesederhanaan Bung Hatta bahkan membuat Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Kapolri periode 1968-1971, terkagum-kagum. Dia sampai mengelus dada saat tahu betapa miskinnya Hatta ketika mundur sebagai Wakil Presiden RI pada 1956. “Saat itu dia diberitakan hanya punya uang tabungan Rp 200. Uang pensiunnya pun tak cukup untuk membayar biaya listrik,” ungkap Hoegeng dalam buku memoarnya, dikutip dari Intisari. Sebagai perbandingan, kala itu gaji prajurit terendah TNI ada di kisaran Rp125-150 per bulan.
Tak mampu bayar PAM dan PBB
Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, Ali Sadikin, terhenyak saat mendengar bahwa Hatta tak mampu membayar iuran air PAM dan PBB saking kecilnya uang pensiun. Bang Ali, sapaannya, terharu melihat kondisi Bung Hatta. Hal itu dikisahkan Ali dalam biografinya. Tak cuma terharu, Bang Ali langsung bergerak. Dia melobi DPRD DKI untuk menjadikan Bung Hatta sebagai warga kota utama. Dengan begitu Bung Hatta terbebas dari iuran air dan PBB. DPRD setuju. Pemerintah Pusat juga memberikan sejumlah bantuan, di antaranya bebas bayar listrik.
Menolak dimakamkan di TMP
Sebagai seorang proklamator dan pemegang Bintang Republik Kelas 1, Bung Hatta sangat berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP). Akan tetapi, ia meninggalkan amanat yang menyatakan ketidakinginannya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebelum berpulang. Dilansir dari Kompas.com, keinginan Bung Hatta yang diwasiatkan adalah dimakamkan di Jakarta.
Oleh karena itu, pemerintah saat itu memilih pemakaman umum Tanah Kusir sebagai tempat peristirahatan terakhir Hatta. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah mempertimbangkan rencana jangka panjang kompleks pemakaman umum Tanah Kusir yang tidak akan digusur lagi. Meski dimakamkan di TPU Tanah Kusir, upacara kenegaraan masih tetap dilakukan.
Leave a comment