POPULARITAS.COM – Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi meminta Pemerintah Pusat untuk dapat mengakomodir pembangunan hunian tetap (Huntap) terpusat dengan jumlah 739 unit.
Angka tersebut tidak termasuk huntap yang dibangun langsung di lahan milik penyintas bencana.
Permintaan disampaikan Sibral dalam rapat koordinasi, pengisian instrumen monitoring dan evaluasi penanganan pascabencana dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di aula Bappeda Pidie Jaya, Selasa (29/9/2026).
Di hadapan Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Lilik Kurniawan, Bupati Sibral mengurai total kebutuhan Huntap terpusat yang sudah di SKkan dan tercatat dalam rencana induk (Renduk) rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana hidrometeorologi setempat.
Dari jumlah tersebut sebanyak 110 unit telah diakomodir Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kemen PKP. Bahkan kegiatan tersebut telah selesai ditender oleh intansi tersebut.
“Renduk Huntap terpusat berjumlah 739, yang akan segera dikerjakan 110 sehingga masih tersisa 629 unit,” kata Bupati Sibral Malasyi dalam pidatonya dihadapan Deputi Kemenko PMK.
Pemerintah Pidie Jaya sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi (Satgas PPR) pascabencana dan Kementerian PKP ihwal sisa huntap terpusat tersebut.
Hasil koordinasi, pihak kementerian akan melakukan review atas data hunian untuk penyintas banjir yang akan dibangun di satu lokasi di wilayah Kecamatan Meuredu itu.
Oleh sebab itu, Sibral meminta pihak Kemenko PMK untuk dapat membantu terkait persoalan tersebut agar dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2027.
“Kami sangat berharap kepada bapak Deputi agar dapat membantu memastikan terkait sisa huntap terpusat 629 unit bisa dibangun tahun 2027,” pinta Sibral.
Sementara itu, Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Lilik Kurniawan, mengatakan, akan menyampaikan terkait persoalan tersebut.
Selain itu sambung Lilik Kurniawan, pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk proses rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana.
Oleh karenanya, ia mengingatkan pemerintah yang terdampak bencana untuk dapat menyiapkan data usulan yang detail dan lengkap agar proses rehab-rekon dapat dilaksana.
“Saat ini anggaran yang disiapkan Pemerintah Pusat lumayan besar. Pemerintah daerah harus mengusulkan dengan menyerahkan data yang lengkap selama angggaran masih tersedia. Kalau nanti anggaran tidak lagi tersedia maka butuh proses lagi,” pungkas Lilik.
Leave a comment