Cerita wali murid kala anaknya terancam dikeluarkan dari sekolah jika tak mau vaksin

POPULARITAS.COM – Saifuddin (40) warga Desa Alu Ie Puteh, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, adalah satu di antara puluhan masyarakat lainya yang berdemo di depan kantor DPRK, menolak anaknya disuntik vaksin.

Saat ditanya tujuannya berdemo, dirinya mengeluhkan bahwa sekolah tempat anaknya menuntut ilmu mewajibkan vaksinasi Covid-19, apabila menolak maka tidak diperbolehkan belajar di sekolah, serta terancam dikeluarkan dari lembaga pendidikan tersebut.

“Anak saya masih kelas empat SD, dia sudah beberapa hari tidak sekolah karena takut disuntik. Saya tanya ke sekolah kalau tidak suntik bagaimana, gurunya menjawab, tidak diperbolehkan belajar dengan murid lainya,” kata Saifuddin.

Oleh karena itu, puluhan orang tua yang menolak anaknya divaksin terpaksa datang ke kantor DPRK Aceh Utara, Kamis (3/2/2022) untuk bertemu dengan dewan guna mencari solusi agar paksaan vaksin tidak diterapkan di sekolah-sekolah.

“Kami sangat kecewa sekali kepada dewan, tidak ada satupun perwakilan mereka keluar dari kantor megah itu untuk menemui kami, bahkan gerabah saja tidak dibuka, kami seperti binatang mengemis dibukakan pintu gerbang, ini dewan aneh sekali,” kata Saifuddin.

“Hanya karena tidak mau divaksin anak saya tidak boleh ikut ujian, tidak boleh belajar, jika tidak ada kartu vaksin tidak boleh mengurus semua keperluan administrasi, hanya itu yang ingin kami sampaikan bukan ingin membuat keributan,” sambungnya.

Amatan di lokasi, mereka melakukan aksi demo pada Kamis (3/2/2022) sekitar pukul 11.00 WIB. Para pendemo yang terdiri dari lelaki dewasa, perempuan serta anak-anak mulai membubarkan aksi sekitar pukul 12.30 WIB, karena tidak berhasil bertemu dengan perwakilan rakyat tersebut.

Sementara personel keamanan berjaga-jaga di dalam halaman kantor setempat. Meski memohon untuk dibukakan pintu gerbang tapi tak ada satupun yang merespon.

“Sebenarnya, kita bukanya tidak mendukung pemerintah daerah tapi jangan paksakan anak kami harus vaksin. Tolong berikan kebebasan kami untuk menentukan sendiri apakah anak saya boleh ikut vaksin atau tidak,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V, DPRK Aceh Utara, Nazir dikonfirmasi via telepon, mengatakan dirinya sedang di luar daerah sehingga belum terkonfirmasi dengan perwakilan di DPRK terkait aksi yang dilakukan masyarakat.

“Setau kami tidak ada pemeriksaan untuk vaksin di setiap sekolah-sekolah dan dayah, apalagi pengancaman untuk tidak bisa masuk ke sekolah,” kata dia.