POPULARITAS.COM – Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai kondisi kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak lazim. Untuk pertama kalinya sejak pemilihan presiden (pilpres) langsung digelar pada 2004, tingkat ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat disebut melampaui kepuasan.
Hal itu disampaikan Arya dalam diskusi dan refleksi bertema Capaian dan Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Arya memaparkan hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang digelar pada 1-10 Oktober 2026.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo merosot dari 81,2% pada November 2025 menjadi 44,5% pada Oktober 2026. Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan meningkat dari 16% menjadi 53,4% pada periode yang sama, dengan 2,1% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada survei Juli 2026, tingkat kepuasan terhadap Prabowo masih tercatat 51,1%, sedangkan ketidakpuasan mencapai 46,9%. Arya merangkum kondisi tersebut dalam tiga anomali.
Pertama, tingkat ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat untuk pertama kalinya melampaui tingkat kepuasan sejak pilpres langsung digelar pada 2004.
Kedua, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, tetapi sebagian besar responden justru menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Ketiga, program-program strategis pemerintah belum memberikan dampak elektoral yang berarti bagi petahana, baik dalam hal kepuasan, kepercayaan, maupun keterpilihan.
“Ada tiga penyebab ketidakpuasan itu. Pertama, kesenjangan harapan, yakni ketidaksesuaian antara harapan saat pemerintah dilantik dan kenyataan yang terjadi. Kedua, kesenjangan kinerja, terutama terkait persepsi dan kondisi ekonomi dibandingkan capaian pemerintah. Ketiga, defisit kepercayaan akibat menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah,” ujar Arya.
Dalam paparannya, Arya juga menyoroti strategi politik Prabowo selama dua tahun terakhir. Menurutnya, posisi Prabowo rentan secara elektoral karena Partai Gerindra bukan pemenang pemilu, sementara pemerintah berupaya memperkuat pengaruh dan kekuasaan.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengakomodasi elite politik melalui pembentukan koalisi besar dan kabinet berukuran besar. Pemerintah juga dinilai memperkuat kendali eksekutif atas anggaran, program, dan distribusi sumber daya.
Strategi tersebut dinilai berhasil memperkuat konsolidasi elite dan melemahkan oposisi. Namun, pada saat yang sama, dukungan publik justru mengalami penurunan.
Arya mengidentifikasi sejumlah risiko dari strategi tersebut, mulai dari tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer ke daerah dan penarikan utang baru. Selain itu, menurunnya efektivitas birokrasi karena tumpang tindih kewenangan dan panjangnya rantai komando patut diperhitungkan.
Ia juga menyoroti biaya politik untuk mempertahankan dukungan elite dinilai semakin besar. Arya memperkirakan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo dapat terus menurun apabila sejumlah persoalan tidak segera ditangani.
Faktor yang disoroti antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak terkendali, perombakan kabinet yang justru memperbesar jumlah anggota kabinet, pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG), serta kasus korupsi pada tingkat pusat dan daerah.
“Dampaknya, elektabilitas menurun dan masyarakat makin terpolarisasi antara pendukung dan penentang pemerintah. Sebaliknya, kepuasan berpotensi bangkit kembali jika eksekutif mendengarkan suara publik,” ucapnya.
Untuk memperbaiki keadaan, Arya menyarankan pemerintah meningkatkan kinerja menteri, mengevaluasi program strategis, mengembalikan dana transfer ke daerah, serta memperbaiki kondisi ekonomi. Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat membantu memulihkan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan elektabilitas pemerintah.
Leave a comment