POPULARITAS.COM – Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Sumatera pada akhir November 2025, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik. Bencana di tiga provinsi tersebut bisa berdampak terhadap kinerja ekonomi nasional.
Gangguan aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, hingga konsumsi di daerah terdampak, berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjelang akhir 2025.
Bank Dunia menempatkan bencana alam tersebut sebagai salah satu faktor risiko penurunan (downside risk) yang perlu diwaspadai pada proyeksi ekonomi Indonesia. Dampak bencana itu tidak hanya bersifat lokal, tetapi dapat merembet ke skala nasional melalui jalur konsumsi, perdagangan, dan fiskal.
Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan, bencana alam, seperti banjir masuk dalam kategori risiko yang dapat menekan aktivitas perekonomian.
“Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam, seperti banjir juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia,” kata David dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Pada tiga wilayah terdampak, jalur transportasi tentu terputus, pusat produksi terganggu, dan aktivitas perdagangan dan jasa menurun. Kondisi ini menekan roda perekonomi daerah yang selama ini menjadi penopang konsumsi regional.
Bank Dunia menilai gangguan ini berpotensi mengurangi output sektor riil, terutama sektor pertanian, perdagangan, dan jasa transportasi. Ketika pasokan barang terganggu dan mobilitas masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga ikut tertekan.
Dari sisi makro, Bank Dunia memperkirakan dampak bencana di Sumatera dapat menahan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penurunan konsumsi dan produksi. David menyebut keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan akan sangat bergantung pada efektivitas reformasi struktural yang dijalankan pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Namun, beberapa provinsi terdampak bencana mencatat kinerja yang lebih rendah, seperti Aceh yang tumbuh 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.
David memperkirakan kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih akan tertahan akibat terputusnya jalur logistik dan belum pulihnya aktivitas produksi. Momentum perbaikan baru diperkirakan muncul pada kuartal II 2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk rekonstruksi.
Selain menekan pertumbuhan ekonomi Tanah Air, bencana banjir di Sumatera juga berisiko meningkatkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai melakukan pemantauan dampak sosial-ekonomi pascabencana di wilayah terdampak.
“Tugas kita itu pascabencana, bukan saat bencana, makanya kami sedang berkoordinasi untuk mengumpulkan informasi dan data,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule di Tangerang, Senin (15/12/2025).
Menurut Iwan, guncangan ekonomi akibat bencana alam berpotensi mendorong kelompok masyarakat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Aktivitas ekonomi yang terhenti, mata pencaharian hilang, serta rusaknya aset produktif menjadi faktor utama.
“Karena bahwa masyarakat rentan miskin ini banyak, maka goncangan ekonomi akibat bencana alam itu masyarakat yang berada di rentan miskin menjadi miskin,” jelasnya.
BP Taskin menilai pemetaan dampak ekonomi menjadi krusial agar intervensi kebijakan dapat tepat sasaran. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Bank swasta terbesar di RI itu juga mencatat bahwa bencana di Sumatra berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui jalur konsumsi. Data internal tim riset ekonomi BCA menunjukkan penurunan belanja masyarakat yang cukup signifikan di wilayah terdampak.
Di Sumatera Barat, konsumsi masyarakat tercatat turun 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, penurunan mencapai 22,31% atau setara Rp 11,8 triliun. Sementara di Aceh, konsumsi turun 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.
Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025, dampak tersebut diperkirakan memangkas PDB nominal nasional sekitar 0,31% atau setara Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.
“Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.
Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Terjaga
Pada sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana di Sumatera tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, belanja pemerintah untuk pemulihan justru berpotensi memberikan efek penahan terhadap pelemahan ekonomi.
“Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, proses rekonstruksi pascabencana akan memicu aktivitas ekonomi baru di daerah terdampak, mulai dari sektor konstruksi hingga jasa pendukung. Efek ini dinilai dapat menahan dampak negatif bencana agar tidak terlalu dalam terhadap pertumbuhan nasional.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan anggaran penanganan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang masih dapat dimanfaatkan bila kebutuhan meningkat.
“Kalau dari BNPB anggarannya ada. Sudah ngajuin Rp 1,6 triliun tambahan, masih ada Rp 1,3 triliun lagi jika diperlukan,” kata Purbaya.
Dengan kesiapan anggaran dan strategi pemulihan yang disiapkan, pemerintah optimistis penanganan bencana dan rekonstruksi dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Leave a comment