Dua Raqan yang sudah rampung dibahas Banleg DPRK Pidie Jaya, periode 2019-2024 bersama pihak Eksekutif itu meliputi, Raqan Jumat Tertip dan Raqan Tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Laporan Badan Legislasi atas Dua Raqan itu sendiri dibacakan oleh Hasnita, selaku anggota Banleg, dalam sidang paripurna DPRK Pidie Jaya, Selasa (22/12/2020).
Raqan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu sendiri dibuat sebagai langkah Pemerintah Pidie Jaya, melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi untuk pendirian bangunan.
Adapun total lahan pertanian di Kabupaten Pidie Jaya seluas 8.818 hektare yang tersebar di delapan kecamatan di daerah setempat.
Namun ada yang unik sebelum rapat paripurna itu dimulai, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Hasan Basri, sempat menyorot ketidakhadiran beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam sidang Paripurna tersebut.
Sorotan tersebut dilontarkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), karena banyak Kepala SKPK Pidie Jaya tidak hadir dalam sidang Paripurna Penyampaian Laporan Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Jaya itu.
Dalam Paripurna tersebut beberapa kepala Dinas tidak hadir, malah lebih banyak diwakili oleh Sekretaris.
Dengan nada guyon, Hasan Basri menanyakan, apakah ketidakhadiran Kepala SKPK Pidie Jaya, disebabkan faktor akhir tahun.
Guyonan tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya itu, lima menit sebelum rapat Paripurna di mulai di ruang sidang DPRK Pidie Jaya.
“Ini banyak Kepala SKPK tidak hadir, malah banyak yang diwakilkan, apakah karena akhir tahun, sehingga banyak SKPK tidak hadir,” guyon Hasan Basri.
Paripurna Penyampaian Laporab Badan Legislasi DPRK, Pembahasan Rancangan Qanun Tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu kemudian dibuka sekira pukul 15.00 WIB, oleh Wakil Ketua Hasan Basri.[]
Editor: Acal
Leave a comment