POPULARITAS.COM – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Aceh, berhasil mengumpulkan penerimaan negara senilai Rp49,89 miliar pada kuartal pertama 2024 atau periode Januari-31 Maret 2024. Perolehan tersebut mencatatkan pertumbuhan positif 36,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 dari sektor kepabeanan dan cukai.
Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari dalam keterangannya kepada popularitas.com, Jumat (5/4/2024) di Banda Aceh.
“Alhamdulillah, kuartal pertama penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif,” katanya.
Dia melanjutkan, dari angka-angka penerimaan dari bea masuk dan cukai, didapatkan nilainya alami pertumbuhan yang cukup signifikan.
Penerimaan berupa bea masuk mencapai Rp 48,02 miliar atau 33,99 persen dari target APBN 2024. Sementara bea keluar, kata dia, sebesar Rp1,42 miliar atau 3,14 persen dari target APBN 2024.
“Untuk cukai Rp460 juta atau 49,50 persen dari target APBN 2024. Total penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp49,89 miliar atau 26,28.persen dari target APBN 2024,” ungkapnya.
Sementara itu, penerimaan perpajakan yang dikumpulkan Kanwil Bea Cukai Aceh berupa PPN Impor sebesar Rp95,86 miliar, PPh pasal 22 Impor sebesar Rp29,12 miliar, serta PPh pasal 22 Ekspor sebesar Rp17,14 miliar.
“Penerimaan perpajakan dari kegiatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp142,12 miliar, sehingga total penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai serta perpajakan yang dikumpulkan Kanwil Bea Cukai Aceh sebesar Rp192,01 miliar, atau tumbuh sebesar 120,87 persen (YoY),” jelasnya.
Penerimaan bea masuk tumbuh dari adanya importasi yang dilakukan pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe.
Selain itu, penerimaan bea keluar berasal dari ekspor CPO dan produk turunannya, serta penerimaan cukai dari pelunasan cukai.
“Kanwil Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk terus mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai (revenue collector),” katanya.
Di antaranya, yaitu memfasilitasi eksplorasi migas di Aceh Utara, membantu meningkatkan ekspor CPO di Lhokseumawe, memberikan asistensi UMKM untuk meningkatkan produksi dan ekspor, serta memberantas peredaran rokok ilegal dan barang impor ilegal lainnya.
“Kemudian juga memberikan kemudahan penerbitan izin usaha di bidang kepabeanan dan cukai serta upaya lain yang dapat memberikan kontribusi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai serta perpajakan,” pungkasnya.
