Home Hukum DPR RI: Anggaran Kecil Picu Pembalakan Liar di Daerah
HukumNews

DPR RI: Anggaran Kecil Picu Pembalakan Liar di Daerah

Share
DPR RI: Anggaran Kecil Picu Pembalakan Liar di Daerah
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Share

JAKARTA (popularitas.com) – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan minimnya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Tanah Air untuk sektor kehutanan dapat memicu pembalakan liar karena kurangnya pengawasan di lapangan.

“Contohnya di Lampung hutan lindung seluas itu, alokasi APBD cuman Rp14 miliar untuk Dinas Kehutanan,” kata dia saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu (8/7/2020) dilansir Antara.

Akibatnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) saat ini sedang marak-maraknya menemukan orang yang mencuri kayu sonokeling. Bahkan, lokasi tersebut tidak jauh dari kota, salah satunya Kabupaten Pesawaran di kawasan hutan lindung.

“Itu masih banyak sekali, hari ini ditangkap pekan depan ada lagi yang maling,” katanya.

Bahkan, lebih miris lagi, di Lampung anggaran untuk sektor pertanian tidak sampai Rp10 miliar. Ia menilai jika hanya mengandalkan pemerintah daerah maka upaya penanganan masalah tersebut akan sulit diatasi.

Melihat kondisi di Provinsi Lampung tersebut, Sudin meminta setiap anggota Komisi IV DPR melaporkan dan memberikan informasi kepada kementerian terkait perihal alokasi APBD untuk dinas kehutanan.

Ia menambahkan jika melihat peta jalan atau roadmap yang disusun oleh KLHK untuk penanganan masalah lingkungan hidup dinilai sudah cukup baik, hanya saja praktik atau pelaksanaan di lapangan tidak segampang itu.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan biasanya daerah-daerah yang memiliki luas hutan produksi cukup besar, maka alokasi APBD juga banyak sebagai contoh Sumatera Selatan.

“Alokasi APBD untuk Sumatera Selatan itu sebesar Rp37 miliar,” kata dia.

Selain itu, Siti mengatakan sebetulnya APBN bisa didekonsentrasikan. Artinya, KLHK mulai menstimulus pemerintah provinsi dengan dana yang dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

“Pilihan yang lain ialah Dana Alokasi Khusus, itu sebetulnya juga menolong karena rata-rata tiap tahun kita mendapatkan Rp500 miliar, tetapi kelihatannya kita belum terlibat,” katanya.[acl]

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
HeadlineNewsSepakbola

Torres Antar Spanyol Juara Dunia 2026

POPULARITAS.COM – Kesabaran, disiplin, dan kecerdasan taktik akhirnya membawa Spanyol kembali ke...

InternasionalNews

AS Cabut Larangan TikTok di Perangkat Pemerintah setelah Restrukturisasi

POPULARITAS.COM – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan, aturan yang mewajibkan penghapusan...

EkonomiNews

Bertemu Menlu Wang Yi, Menko Airlangga Dorong Kemitraan Strategis hingga Investasi Hijau

POPULARITAS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar pertemuan...

InsfrastrukturNews

Pemerintah Aceh Percepat Kegiatan Tambahan TKD Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi

POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh terus mempercepat pelaksanaan kegiatan Tambahan Transfer ke Daerah...

Exit mobile version