POPULARITAS.COM – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional melalui Executive Order (EO) 110 pada Selasa (24/3/2026). Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi gangguan pasokan energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr menegaskan keputusan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, meski kondisi cadangan energi domestik masih relatif aman.
Berdasarkan data Kementerian Energi Filipina, cadangan bahan bakar nasional saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 45 hari ke depan. Perinciannya, cadangan bensin mencapai 53,14 hari, diesel 45,82 hari, minyak tanah 97,93 hari, bahan bakar jet 38,62 hari, minyak bakar 61,49 hari, serta LPG sekitar 23,51 hari.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan pemerintah juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara pemasok energi seperti Korea Selatan, Jepang, dan China untuk memastikan keberlanjutan pasokan.
Namun, Presiden Marcos menekankan bahwa Filipina masih sangat bergantung pada impor energi, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi global, termasuk risiko di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
“Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan oleh karena itu rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global,” ujar Marcos dalam pernyataan resmi EO 110.
Melalui kebijakan ini, pemerintah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengambil langkah terkoordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan energi dan ekonomi.
Pemerintah juga meluncurkan program terpadu bertajuk Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (UNLIFT), yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan distribusi barang, layanan transportasi, serta kemudahan perizinan tetap berjalan lancar.
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah Filipina juga mendorong strategi jangka panjang melalui percepatan transisi energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, serta peningkatan efisiensi konsumsi energi.
Dalam implementasinya, Philippine National Oil Company (PNOC) diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengadaan darurat, termasuk skema pembayaran di muka guna menjamin ketersediaan energi.
Pemerintah juga menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan maupun manipulasi harga energi di pasar domestik selama masa darurat berlangsung.
Langkah Filipina ini menjadi sinyal bahwa ancaman krisis energi global semakin nyata, bahkan bagi negara dengan cadangan energi yang relatif cukup.
Leave a comment