POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah mendesak Kementerian Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh segera mengevaluasi keberadaan parit pembatas milik perusahaan perkebunan sawit asal Bireuen. Pembatas itu diduga menghalangi jalur jelajah gajah liar hingga kawanan satwa tersebut kembali mendekati permukiman warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Desakan itu muncul setelah upaya penggiringan gajah oleh tim gabungan tidak menyelesaikan persoalan. Kawanan gajah yang sebelumnya berhasil dijauhkan dari permukiman kembali mendekati kawasan penduduk karena tidak dapat melintasi parit yang dibangun perusahaan perkebunan sawit.
Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah, Ilham Abdi, mengatakan pemerintah daerah meminta Kementerian Kehutanan dan BKSDA Aceh segera memeriksa fungsi dan dampak keberadaan parit tersebut. Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah pembangunan parit telah menghambat lintasan alami kawanan gajah.
“Penanganan konflik ini tidak bisa terus bergantung pada pengerahan petugas setiap kali gajah mendekati rumah penduduk. Harus ada evaluasi terhadap pembatas perkebunan agar kita mengetahui apakah keberadaannya justru menghambat jalur pergerakan gajah,” kata Ilham dilansirAJNN, Selasa, 10 November 2026.
Menurut dia, pemerintah pusat dan BKSDA perlu mengambil langkah konkret, bukan hanya sekedar mengandalkan penggiringan setiap kali gajah memasuki kawasan perkebunan atau permukiman.
Pemkab Bener Meriah menginginkan rencana aksi jangka panjang yang melibatkan Kementerian Kehutanan, BKSDA, perusahaan perkebunan, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah Gampong.
Rencana itu mencakup pemetaan jalur jelajah gajah, evaluasi pagar dan parit pembatas perkebunan, penataan koridor satwa, pemulihan habitat, serta pembangunan sistem peringatan dini bagi masyarakat.
Ilham juga meminta pembagian tanggung jawab dan dukungan anggaran yang jelas agar penanganan konflik tidak berhenti pada kegiatan penggiringan.
“Jangan sampai setiap kali gajah kembali ke perkebunan dan mendekati permukiman, masyarakat dan pemerintah daerah hanya disibukkan dengan kegiatan penggiringan. Kita membutuhkan keputusan dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan dari akarnya,” ujarnya.
Dia menyebut penanganan konflik tersebut perlu mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan. Perlindungan satwa juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Sementara itu, BPBD mengimbau masyarakat di Dusun Teget, Dusun Jalung, Kampung Blang Rakal, dan sekitarnya tidak mendekati kawanan gajah, mengejar, atau mengusir satwa secara mandiri.
Warga juga diminta menghindari aktivitas di kebun yang terindikasi menjadi jalur pergerakan gajah sampai dinyatakan aman oleh petugas. Jika melihat keberadaan satwa, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat kampung atau petugas di lapangan.
Bagi pemerintah daerah, persoalan konflik gajah di Pintu Rime Gayo tidak cukup diselesaikan dengan mengusir satwa dari permukiman. Kementerian Kehutanan dan BKSDA Aceh kini didesak mengevaluasi pembatas perkebunan yang diduga menghalangi jalur jelajah satwa.
Sebab, selama hambatan tersebut belum ditangani, penggiringan berpotensi terus berulang. Gajah menjauh hari ini, tetapi kembali mendekati permukiman ketika jalur pergerakannya tetap tertutup.
Leave a comment