POPULARITAS.COM — Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GEMPATA) mempertanyakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80 miliar yang disebut digunakan untuk penanganan bencana banjir di Aceh. Hal itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/3/2026).
Koordinator aksi, Syahputra Ariga, menilai Pemerintah Aceh belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kebencanaan. Ia menyoroti adanya perbedaan data terkait pagu dan realisasi BTT dalam sejumlah dokumen resmi.
“Berdasarkan dokumen resmi, Pemerintah Aceh mencatat pagu BTT sebesar Rp 3,18 miliar. Namun data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) justru menunjukkan angka mencapai Rp 45,42 miliar,” kata Syahputra Ariga dalam orasinya.
Selain itu, Ariga menyebutkan terdapat perbedaan angka realisasi anggaran. Dalam dokumen Ringkasan APBA 2025 yang dipublikasikan melalui situs P2K, pagu BTT tercatat sebesar Rp 3,18 miliar dengan realisasi Rp 3,22 miliar.
Ariga juga menyoroti Pergub Aceh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBA Tahun 2025. Disebutkan adanya lonjakan BTT dari Rp 3,1 miliar menjadi Rp 80 miliar. Lonjakan tersebut dinilai perlu penjelasan terbuka kepada publik.
“Kami mempertanyakan kejelasan realisasi penggunaan BTT hingga hari ini, kejelasan realisasinya sesuai peruntukannya masih menjadi tanda tanya,” ujar Ariga.
Menurut Ariga, realisasi anggaran tersebut juga belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir. Dia menilai di sejumlah wilayah masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.
“Per hari ini kita melihat di lapangan, bentuk realisasinya belum terasa di masyarakat terdampak bencana,” katanya.
Dalam aksinya, Ariga menyebutkan sejumlah daerah seperti Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih membutuhkan perhatian serius.
Ariga nengatakan kebutuhan fundamental masyarakat diwilayah tersebut belum sepenuhnya terakomodasi.
Untuk itu, Ariga mendesak Pemerintah Aceh untuk memperbaiki pola penanganan dan pendekatan terhadap masyarakat korban bencana. Mereka berharap orientasi kebijakan difokuskan pada kebutuhan riil warga di lapangan.
“Yang paling penting hari ini adalah apa yang menjadi keluhan masyarakat, itulah yang harus diprioritaskan dan diakumulasi dalam kebijakan Pemerintah Aceh,” pungkasnya.
Leave a comment