Home Hukum Hentikan aktivitas pertambangan di Aceh Selatan, Dinas ESDM Aceh nilai bupati tak punya otoritas
Hukum

Hentikan aktivitas pertambangan di Aceh Selatan, Dinas ESDM Aceh nilai bupati tak punya otoritas

Share
Hentikan aktivitas pertambangan di Aceh Selatan, Dinas ESDM Aceh nilai bupati tak punya otoritas
Akvitas penambangan KSU Tiega Manggis dan PT PSU di Kluet Tengah. Foto: AJNN/T Darma Putra
Share

POPULARITAS.COM – Kebijakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang hentikan aktivitas pertambangan dan pengangkutan biji besi milik KSU Teiga Manggis dan PT Pinang Sejati Utama (PSU) di Manggatamat, Kluet Tengah, tidak punya dasar hukum. Sebab, secara aturan, kepala daerah di kabupaten tak punya otoritas terkait hal tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Aceh, Khairil Basyar dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025) di Banda Aceh.

Dia menjelaskan bahwa, keputusan Bupati Aceh Selatan lewat surat bernomor 540/790 tanggal 21 Juli 2025, merupakan kebijakan keliru dan tak sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku.

“Kewenangan penerbitan, penutupan IUP tambang itu milik provinsi. Kabupaten tak bisa mencabut. Yang dapat melakukan itu hanya Gubernur Aceh,” katanya dikutip dari laman AJNN.

Masih menurut Khairil, ketentuan tersebut telah diatur lewat UUPA. Kemudian diperkuat lagi dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan, tambahnya kemudian.

“Jadi, pemkab tak punya otoritas intevensi, apalagi sampai menghentikan perusahaan tambang yang sudah punya izin,” tukasnya.

Ia menjelaskan bahwa pencabutan izin tambang tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang telah ditentukan. Prosesnya harus melalui serangkaian tahapan sanksi administratif yang dimulai dari surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Bila pelanggaran tetap terjadi, barulah Gubernur dapat mencabut IUP secara sah.

“Semua ada mekanismenya. Tidak bisa langsung dicabut. Ini untuk menjaga asas kepastian hukum,” tegasnya.

Khairil juga mengingatkan bahwa keputusan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi, terutama terkait dengan kepastian hukum yang menjadi perhatian utama para investor. “Keputusan Bupati yang keluar dari koridor hukum bisa menimbulkan ketidakpastian dan memperburuk citra investasi di Aceh Selatan. Investor butuh perlindungan dan kepastian hukum. Kalau ini tidak dijaga, bisa jadi preseden buruk bagi masa depan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
Hukum

7 tindak pidana yang masuk dalam UU Perampasan Aset

POPULARITAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan...

HukumNews

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Tegaskan Siap Jalankan Aturan

POPULARITAS.COM – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa Rancangan...

HukumNews

Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Sampaikan Penyesalan dan Minta Maaf

POPULARITAS.COM – Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam...

HukumNews

SaKA Adukan Hakim PTUN dan Kejari Abdya ke Lembaga Pengawas

POPULARITAS.COM – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) mengadukan hakim Pengadilan Tata Usaha...

Exit mobile version