BANDA ACEH (popularitas.com) — Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) menyerukan para pihak untuk segera mencari solusi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 yang berpotensi tak dapat direalisasikan. Elemen sipil ini juga meminta eksekutif dan legislatif yang berwenang untuk tidak saling lempar tanggung jawab dalam urusan menyangkut kepentingan rakyat Aceh.
“Seharusnya, dalam situasi seperti ini unsur Pemerintahan Aceh dapat mengambil langkah konkrit dengan saling membangun komunikasi politik yang positif, sehingga dapat segera mengurai temuan yang terdapat dalam APBA 2019. Selanjutnya, apapun hasil komunikasi yang telah disepakati, wajib disampaikan secara transparan kepada publik,” kata Direktur AJMI Aceh, Sufriadi, Minggu, 21 Juli 2019.
Dia mengatakan sikap dan seruan ini mendesak untuk disampaikan, mengingat sumber ekonomi Aceh masih sangat bergantung pada APBA. Sementara Dana Otsus untuk Aceh berdasarkan UUPA akan berakhir pada tahun 2027.
Pada sisi lainnya, kata dia, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Aceh belum kunjung teratasi, dimana posisi Aceh masih berada di urutan bawah dan jauh tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia.
“Dalam situasi ini, maka menurut kami jangan lagi ada sandiwara dengan membiarkan polemik ini terus bergulir tanpa ujung, yang hasilnya hanya kembali mengorbankan kepentingan Rakyat Aceh dalam proses Pembangunan,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan agar para pihak untuk mengambil langkah kongkrit dengan membangun komunikasi, sebagai strategi untuk merealisasikan anggaran tersebut. AJMI juga mengajak semua pihak untuk kembali bersenergi dalam membangun Aceh, karena semua memiliki peran dan bertanggung jawab untuk mengakhiri polemik ini, yang semata-mata ditujukan untuk memastikan terealisasinya pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.
“Kejadian ini diharapkan juga dapat menjadi evaluasi bersama bagi para pihak untuk berbenah dalam menjalankan amanah rakyat, agar jangan sampai rakyat menghakimi ketidakmampuan Pemerintahahan Aceh dalam mengelola dan mengeksekusi anggaran untuk kepentingan pembangunan Aceh,” pungkasnya.*(RIL)
