POPULARITAS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie Jaya, hingga memasuki minggu ketiga September 2025 , belum kunjung menuntaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan tahun anggaran 2025.
RKPD sendiri merupakan dokumen awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya diserahkan, dibahas dan disepakti bersama DPRK yang dituangkan dalam Rancangan APBK 2025 perubahan.
Lambannya penyelesaian penyusunan RKPD dan molornya penyerahan dokumen KUA-PPAS perubahan tahun 2025 ke DPRK setempat. membuat APBK perubahan 2025 daerah setempat juga terancam terlambat.
Kepala Bappeda Pidie, Muhalil saat dikonfirmasi popularitas.com mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menuntaskan penyusunan RKPD perubahan.
Dalihnya, keterlambatan penyelesaian penyusunan RKPD yang berimplikasi belum diserahkannya KUA-PPAS perubahan ke lembaga legislative, disebabkan karena ada beberapa sumber dana yang masuk, baik itu dana hibah MTQ dan SILPA tahun 2024 senilai Rp 17.084.908.644 atau Rp 17 miliar lebih.
“Karena Pidie Jaya ada masuk beberapa sumber dana seperti dana (hibah) MTQ, dan Silpa anggaran seperti DBH (Dana Bagi Hasi), dan DBH itu kemana peruntukannnya itu belum clear, baru kemarin baru dibahas, saat ini sedang diproses,” dalih Muhalil, Selasa (16/9/2025)
Dia mengklaim, saat ini pihaknya sedang menunggu upaya fasilitasi dari Gubernur Aceh terkait RKPD perubahan Pidie Jaya tahun 2025 itu.
Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan, rancangan KUA-PPAS perubahan disampaikan ke DPRK paling lambat minggu pertama Agustus tahun berjalan, sebagaimana termaktub Pasal 169 ayat 1.
Namun Muhalil berkelit, tidak ada aturan yang mengatur tentang jadwal RKPD, bahkan jika ada dia menantang untuk dapat menunjukkan ke dirinya.
Saat disinggung ayat (2) Pasal 169 PP No 12 Tahun 2019 yang menegaskan, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan, Muhalil menyatakan dalam aturan tersebut tak disebutkan aturan yang mengatur tentang jadwal RKPD perubahan.
Kendati demikian, Muhalil mengakui, secara hirarki penyusunan anggaran perubahan, penyusunan RKPD merupakan langkah awal untuk dapat kemudian dituangkan dalam KUA-PPAS untuk selanjutnya disusun kedalam R-APBK.
“Tetapi RKPD kan tidak disebutkan. Tetapi idealnya sebelum (KUA-PPAS), tapi (RKPD) tidak disebutkan harus selesai bulan ini. KUA-PPAS memang belum dibuat,” ungkapnya.
Muhalil tidak menjawab secara kongkrit saat kembali ditanya dengan sisa yang tersedia apakah akan terkejar anggaran perubahan 2025.
Dia hanya menjawab, bahwa, perubahan anggaran itu dapat dilakukan jika ada sebabnya. Seperti halnya adanya Silpa tahun 2024, kemudian adanya perubahan peraturan di atasnya, baik tingkat provinsi maupun pusat, perubahan ekonomi dan bencana alam.
“Itu yang dapat melakukan perubahan,” ujarnya.
Muhalil menegaskan KUA-PPAS perubahan akan diserahkan ke DPRK pada akhir September 2025.
Leave a comment