POPULARITAS.COM – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah hakim MK. Dari hasil investigasi yang dilakukan, didapati banyak persoalan terkait dengan putusan batas usia capres-cawapres yang diputus oleh MK.
Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie, dalam keterangannya dikutip dari beritasatu.com-jaringan popularitas.com, Rabu (1/11/2023) mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim MK, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih.
“Dari pemeriksaan itu, banyak sekali masalah yang ditemukan,” katanya.
Jimly kemudian membeberkan masalahnya. Pertama, hubungan kekerabatan antara hakim dengan pihak yang diuntungkan dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Pelapor, kata Jimly, meminta hakim yang memiliki hubungan kekerabatan wajib mundur dari perkara yang sedang ditangani.
“Kedua, soal berbicara, hakim berbicara di depan publik mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara, padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik,” tutur Jimly.
Ketiga, kata Jimly, hakim MK yang mengumbar kemarahan di depan publik atau putusan yang dibuat MK. Padahal, kata Jimly, menurut pelapor hal tersebut merupakan masalah internal hakim MK.
“Lalu ada hakim yang menulis dissenting opinion tetapi bukan substansi ide yang dituliskan, melainkan ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga,” bener dia.
Kelima, lanjut Jimly, prosedur registrasi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang loncat-loncat. Pasalnya, perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sempat mengalami perubahan, kemudian ditarik kembali dan akhirnya dimasukkan lagi ke MK. Hal tersebut, kata Jimly, memang teknis, tetapi berkaitan dengan motif, etika, motif kepemimpinan, dan motif good governance. “Ada lagi yang mempersoalkan kok MKMK ini lambat sekali dibentuk,” pungkas Jimly.
Editor : Hendro Saky
Leave a comment