Badiul mengatakan pembubaran jadi opsi yang patut dipertimbangkan setelah dua menteri terjerat korupsi pengadaan bantuan sosial. Selain Juliari Batubara, KPK juga pernah menyeret Bachtiar Chamsyah pada 2010.
“Kalau kemudian dibubarkan, saya kira juga bukan pilihan yang buruk ketika memang fakta hasil evaluasi yang dilakukan oleh presiden dan timnya mengarah ke sana,” kata Hadi seperti dilansir laman CNNIndonesia.com, Selasa (8/12).
Hadi menyarankan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera melakukan kajian soal hal tersebut. Menurutnya, pemerintah bisa belajar dari pengalaman pemerintahan Gus Dur saat membubarkan Departemen Sosial dua dekade lalu.
Jika Kemensos dibubarkan, Hadi menilai peran kementerian itu bisa digantikan lembaga ad hoc, sehingga program untuk kesejahteraan sosial tetap bisa berjalan.
“Efektivitasnya masih harus dikaji lagi, apakah dengan badan khusus ad hoc. Misalnya kasus covid, bencana alam, itu dibentuk lembaga sifatnya ad hoc,” ujar Hadi.
Opsi lainnya adalah mengevaluasi program reformasi birokrasi secara menyeluruh. Hadi menilai reformasi birokrasi yang dijanjikan Jokowi sejak 2014 terbukti gagal karena empat menteri dicokok KPK.
“Perlu dievaluasi lebih baik agar ke depan reformasi birokrasi benar-benar terealisasi. Indikator reformasi birokrasi salah satunya menurunnya angka korupsi di kementerian,” ujar Hadi.
Kantor Staf Presiden (KSP) meminta publik tak gegabah mendesak pemerintah membubarkan Kementerian Sosial. Desakan pembubaran Kemensos menyeruak usai Juliari Batubara menjadi tersangka korupsi bansos penanganan Covid-19.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan kasus hukum Juliari di KPK merupakan persoalan pribadi bukan lembaga Kemensos secara keseluruhan.
“Saya kira jangan kemudian disapu bersih dengan institusinya (dibubarkan). Saya kira, kita cari sosok berintegritas yang bisa memimpin kementeriannya,” kata Donny saat dihubungi, Senin (7/12).
Sumber: CNN
Leave a comment