POPULARITAS.COM – Presiden Joko Widodo meminta agar 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah masuk dalam katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa dibeli oleh instansi pemerintah, jangan hanya ditonton.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Pembukaan “Business Matching” Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
“Saya hanya titip, kalau sudah masuk produk-produk kita di e-katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli. Percuma kita meng-collect, dimasukkan ke e-katalog hanya ditonton, tidak dibeli untuk apa,” kata Jokowi, dikutip dari laman Antara, Rabu (15/3/2023).
Jokowi meminta agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga BUMN dan BUMD, dapat membeli produk dalam negeri yang sudah terkoleksi dalam e-katalog.
Kepala Negara menyebutkan bahwa produk dalam negeri yang dijual dalam e-katalog mencapai 3,4 juta jenis produk. Jumlah tersebut meningkat pesat dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.
Presiden Jokowi mendorong agar instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga BUMN/BUMD untuk mengalokasikan 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa untuk belanja produk dalam negeri.
Menurut Presiden, belanja produk dalam negeri oleh seluruh instansi akan mengembangkan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Enggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tapi di dalam negeri kita sendiri dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan,” kata Presiden.
Adapun sepanjang tahun 2022, realisasi program belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN/BUMD mencapai Rp762,7 triliun.
Jokowi menambahkan bahwa Indonesia lebih maju dalam hal kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Amerika Serikat baru mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri mereka pada tahun ini.
