Jumhur : Erick Thohir jangan sibuk nyapres

POPULARITAS.COM – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, sentil Menteri Negara BUMN yang dinilainya terlalu sibuk kerja untuk pancalonan presiden, namun abai terhadap hak-hak dan kesejahteraan buruh yang bekerja di perusahaan milik negara.

Hal itu disampaikan Jumhur Hidaya, saat bertemu dengan pengurus unit kerja (PUK) KSPSI se-pulau Bangka, di Tanjung Pinang, Kamis (21/4/2022).

Dalam pertemuan itu, Jumhur menerima laporan tentang RS Bakti Timah yang manajemennya ponda ke Indonesa Healthcare Corporation) akibat dibentuknya sub-holding kesehatan. “Ini apa ini, kok bisa kesejahteraan buruh RS Bakti Timah jadi berkurang, sebab sub holding,” tukasnya.

Dia juga menyoroti perihal union busting atau penghancuran serikat pekerja, dan ancaman ke Pengurus Unit Kerja (PUK). “Hari gini, perusahaan negara abai terhadap urusan buruh, bagaimana bisa jadi contoh dan teladan sektor swasta,” katanya.

Menurut Jumhur, Erick Thohir terlalu sibuk dengan agenda-agenda nyapres-nyapres, tapi lalai dan abai soal kesejahteraan buruh.

Selanjutnya Jumhur juga menyampaikan nasib buruh di pertambangan Timah di bawah PT. TIMAH. Nasib buruh tambang yang menjadi buruh pada perusahaan yamg bermitra dengan PT. TIMAH, nasibnya belum jelas. Hak-hak normatif yang paling dasar saja belum dipenuhi. “Yang salah ya PT. TIMAH lah karena harusnya dia memverifikasi mitranya apa melanggar HAM atau tidak. Kalau melanggar harus dicek kenapa, karena jangan-jangan memang dana dari PT. TIMAH ke mitra itu yang minim”, kata Jumhur lagi. 

Jumhur dalam kunjungannya ke Bangka merasa prihatin karena kekayaan Bangka dari TIMAH Itu luar biasa tapi kok keadaan masyarakat lokalnya tidak tercermin dari kekayaan alamnya. “Lantas ke mana itu kekayaan alam yang bertrilyun-trilyun selama ini?”, selidik Jumhur.

Menerima laporan bobroknya sistem perlindungan pekerja di BUMN, Jumhur semakin bingung kok Erick sibuk Nyopras Nyapres. “Harusnya Erick Tohir urus dulu tuh buruh-buruh di BUMN agar jangan terjadi exploitation of people by state!”, pungkas Jumhur.

Editor : Hendro Saky