Jumpai Pimpinan DPRK, Ulama Dayah Tolak Wacana Pembangunan Yon TP di Abdya

POPULARITAS.COM – Para Ulama, Pimpinan Dayah hingga Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menolak wacana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Bumo Breuh Sigupai.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua JASA Abdya saat melakukan audensi dengan pimpinan DPRK Abdya.

Kedatangan para ulama dayah itu  disambut oleh Ketua DPRK, Roni Guswandi dan wakil Ketua DPRK, Mustiari.

Dalam audiensi tersebut, hadir perwakilan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), JASA, PERTI, ISBAT, Pimpinan Dayah, Ketua Inshafuddin, Koordinator FPPA, Tastafi, dan Ketua Askarimah.

Ketua JASA Abdya, Said Fadhli mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan ketua DPRK Abdya, terkait wacana pembangunan Yon TP.

“Kita meminta kepada pimpinan DPRK agar menolak dan mengakaji ulang wacana pembangunan Batalyon di Abdya,” kata ketua JASA Abdya, Said Fadhli.

Karena, kata Said, untuk mendukung YON TP itu, Pemkab Abdya akan menghibahkan lahan seluas 25 hektar di kawasan Lama Muda, Kecamatan Kuala Batee.

“Kita tidak setuju, dan meminta wacana pemberian lahan 25 hektar itu dialihkan untuk kemaslahatan umat,” pintanya.

Untuk itu, Said pun mempertanyakan urgensi pembangunan Yon TP di Aceh khususnya di Abdya.

“Untuk itu pemerintah harus mengkaji ulang pembangunan Batalyon, baik secara agama, maupun dalam hal lainnya. Lagi pula, pembangunan Batalyon, jelas-jelas bertentangan dengan Kesepakatan GAM – RI, yang disebutkan dalam butir MOU Helsinki,” terangnya.

“Sejauh ini, kita sama-sama berkomitmen menjaga keutuhan dan kemaslahatan jalannya perdamaian yang abadi,” tambahnya.

Jadi, lanjutnya, pemerintah jangan  mengkhianati perdamaian yang sudah disepakati bersama tersebut.

“Pemerintah Indonesia, jangan pura-pura lupa, banyak korban berjatuhan ketika konflik, banyak perempuan yang menjadi janda, banyak anak menjadi yatim, banyak orang tua dan keluarga menjadi korban,” paparnya.

Selaku salah satu anak korban konflik, Said menagih tanggung jawab negara terhadap rekonsiliasi pemulihan tersebut.

“Karena, sampai sekarang orang tua kami, belum kembali akibat konflik masa lalu,” tegasnya.

Said berharap dengan beraudensi kepada ketua DPRK Abdya, bisa mendapat sambutan positif dari pemerintah,” pungkasnya

Editor Redaksi