POPULARITAS.COM – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA) Aceh, yang membekukan kepengurusan DPW Pidie Jaya di bawah kepemimpinan Usman A Jalil atau Asep mendapat penolakan dari pengurus kecamatan.
Bahkan kader PNA dari Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) di delapan kecamatan di Pidie Jaya itu meminta DPP PNA membatalkan Surat Keputusan (SK) pembekuan tersebut.
“Kami menolak tindakan DPP PNA yang telah membekukan kepengurusan DPW PNA Kabupaten Pidie Jaya dan perubahan susunan pengurus DPW PNA Pidie Jaya sebagaimana surat keputusan dewan pimpinan pusat partai Nanggroe Aceh nomor 626/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022,” demikian bunyi penyataan penolakan pembekuan DPW PNA yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPK PNA, sebagaimana yang diterima popularitas.com.
Kader PNA itu juga mendesak DPP untuk mencabut SK penunjukan kepengurusan DPW PNA Pidie Jaya yang dikepalai Muhibuddin Cs.
Bahkan Kader PNA itu menilai, pembekuan pengurus lama serta penunjukan kepengurusan yang baru secara sepihak merupakan tindakan semena-mena yang mencederai semangat serta roh perjuangan PNA.
Bahkan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar anggara rumah tangga (AD/ART) PNA.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) Aceh, membekukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pidie Jaya, periode 2017-2022.
Pembekuan pengurus DPW PNA Pidie Jaya yang diketuai oleh Usman A Jalil atau lazim disapa Asep itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) bernomor 626/PNA/A/Kpts/KU-SJ/II/2022, yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum DPP PNA, Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar Fuadi.
Usai pembekuan kepengurusan lama itu, Irwandi Yusuf juga menunjuk Muhibbuddin sebagai ketua, Muhammad Isa sebagai sekretaris dan Fakrullazi sebagai bendahara.
Leave a comment