BANDA ACEH (popularitas.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi ini untuk fokus dalam pembenahan infrastruktur pariwisata. Permintaan ini disampaikan Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman, menyikapi minimnya dukungan Dinas Pariwisata di daerah dalam pembangunan kepariwisataan.
Makmur Budiman, Kamis, 31 Oktober 2019, menegaskan sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar bagi perekonimian daerah. Namun, tambahnya, potensi pariwisata yang tersebar luar hampir merata di tiap kabupaten dan kota di Aceh, belum didukung oleh infrastruktur yang baik.
Potensi pariwisata di Aceh, seperti laut, sungai, danau, hutan, pegunungan, selama ini masih digarap dengan cara-cara konvensional. Salah satu faktor hal tersebut terjadi dikarenakan daya dukung pariwisata, berupa infrastruktur jalan, bangunan, dan lainnya belum menjadi fokus pemerintah daerah dalam membenahinya.
“Kita ketahui bersama, kontribusi sektor kepariwisataan di provinsi ini sangat besar dalam menyumbang pendapatan daerah,” kata Makmur yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Banda Aceh tersebut.
“Dengan langkah pembenahan, maka hal tersebut dapat lebih ditingkatkan,” katanya lagi.
Menurut Makmur, sektor kepariwisataan harus menjadi prioritas utama sebagai upaya pemerintah daerah menjadikannya solusi pengentasan kemiskinan. Sebab, sambungnya, peredaran uang ril di sektor ini sangat besar. Dampaknya juga langsung dirasakan oleh masyarakat.
Upaya pembenahan infrastruktur kepariwisataan, dan menjadikan sektor ini sebagai industri adalah semangat Nawacita Presiden Joko Widodo. Hal ini menurutnya juga sejalan dengan arahan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Karenanya di masa mendatang Kadin Aceh mengharapkan akan lahir ratusan desa wisata di Aceh, yang menjadi magnet baru dalam menggerakan ekonomi di daerah.
“Jika ini terjadi, akan melahirkan ribuan kesempatan kerja,” ujarnya.
Dengan begitu, ulas Makmur, pengembangan kepariwisataan juga menjadi alternatif pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, bupati dan walikota diharapkan membuka akses seluas-luasnya, terutama infrastruktur jalan, agar memudahkan masyarakat dan juga wisatawan untuk menikmati beragam potensi wisata yang tersedia.
Sementara dalam pembenahan akses jalan tersebut, kata Makmur, pemkab dapat berkomunikasi dengan pemerintah Aceh dalam hal pembiayaan pembangunan. Namun, tetap dengan memperhatikan kewenangan masing-masing.
Sementara untuk daya dukung pariwisata, seperti pengembangan sarana dan prasarana, pemerintah kabupaten dan kota juga disarankan bekerjasama dengan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin Aceh. “Kadin Aceh siap menjadi mitra pemda dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,” kata Makmur. (RIL)
Leave a comment