Koalisi Sipil Nilai Klaim Prabowo terhadap Pemulihan Bencana Aceh Tak Sesuai Fakta

POPULARITAS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemulihan pascabencana di Aceh telah mencapai hampir 100 persen. Koalisi menilai klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Juru Bicara Koalisi, Rahmad Maulidin, mengatakan pernyataan Presiden bukan sekadar kekeliruan informasi, melainkan bagian dari narasi yang dibangun pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh.

“Ini bukan persoalan teknis karena kurang informasi. Kami melihat ada upaya sistematis untuk membangun kesan bahwa penanganan bencana sudah berhasil,” kata Rahmad Maulidin dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Menurut Maulidin, narasi tersebut sudah muncul sejak awal terjadinya banjir dan longsor di Sumatra, termasuk Aceh. Klaim bahwa penanganan berjalan baik dinilai bertolak belakang dengan kondisi masyarakat terdampak.

Maulidin juga menyoroti kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang saat perayaan Idul Fitri. Dalam momen itu, dia menduga terjadi pengondisian di lapangan, termasuk pembongkaran tenda pengungsian agar situasi terlihat telah pulih.

“Tindakan tersebut merugikan warga terdampak, terutama karena sebagian dari mereka belum mendapatkan hunian sementara secara layak,” ujarnya.

Di sisi lain, Maulidin menilai kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum optimal. Satgas dinilai tidak memiliki kewenangan eksekusi yang memadai karena bergantung pada kementerian terkait.

Hal serupa juga disoroti terhadap Satuan Tugas Pemantauan DPR RI yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan, termasuk dalam mengklarifikasi klaim pemerintah.

“Hingga kini masih banyak warga yang belum kembali ke rumah, masih tinggal di tenda pengungsian, serta belum mendapatkan hunian sementara. Sejumlah fasilitas umum juga dilaporkan belum pulih, termasuk bangunan sekolah yang rusak akibat bencana,” ujarnya.

Akibat kondisi tersebut, lanjut Maulidin, sebagian siswa terpaksa menjalani kegiatan belajar di tenda darurat maupun di lokasi yang tidak layak.

Maulidin mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis di Sumatra sebagai bencana nasional. Dia menilai  penting mengingat luasnya dampak kerusakan yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.