Home News Komnas HAM Desak Pemerintah Aceh Perjelas Status Bendera dan Usut Penembakan di Pidie
News

Komnas HAM Desak Pemerintah Aceh Perjelas Status Bendera dan Usut Penembakan di Pidie

Share
Komnas HAM bertemu dengan Penjabat Sekda Aceh, Taufik. Foto : Humas Pemerintah Aceh | popularitas.com
Share

POPULARITAS.COM – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, mendesak Pemerintah Aceh mengambil posisi tegas dalam mendorong kepastian hukum terkait bendera Aceh serta investigasi kasus penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Pidie, yang menewaskan satu orang dan melukai sejumlah warga pada 4 November 2026 lalu.

“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis, di Banda Aceh, Senin, (9/11/2026) seperti dilihat dilaman AJNN.

Sebelumnya, Anis telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh yang juga dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik di Kantor Gubernur Aceh.

Dia mengatakan peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.

Karena itu, Anis menekankan pentingnya keseriusan dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Dia menyebutkan ada dua hal utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan tersebut.

Selain investigasi, Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Dia mengatakan, keluarga korban saat ini menunggu adanya penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi.

“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” katanya.

Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Aceh lebih memperkuat koordinasi dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekda Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.

Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.

“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.

Disaqat yang saat sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyampaikan menduga kuat proyektil menjadi penyebab kematian korban dalam insiden penembakan saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Pidie, Rabu, 4 November 2026.

“Ya, semacam itu. Tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, kepada media saat ditemui di Kantor Gubernur Aceh.

Dia mengatakan dugaan tersebut merujuk pada temuan awal, termasuk keterangan mengenai trauma benda tajam pada tubuh korban meninggal dunia berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit.

Anis menjelaskan Komnas HAM telah turun ke lapangan sejak Jumat, tiga hari setelah peristiwa tersebut. Dalam pemantauan itu, Komnas HAM menemui sejumlah pihak, mulai dari warga, korban luka-luka, keluarga korban meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Pidie, pihak kecamatan, kepolisian, keuchik, hingga pihak rumah sakit.

Dari hasil penelusuran selama beberapa hari, Komnas HAM memperoleh informasi mengenai adanya korban meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka. Namun, penyebab pasti kematian dan jenis munisi yang digunakan masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Dia mengatakan Komnas HAM mendorong agar insiden tersebut ditangani melalui proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan oleh pihak berwenang sesuai dengan sistem peradilan pidana

 

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Sembilan Hari Tanpa Upah, Ratusan Buruh PT CA Datangi Kantor Bupati Abdya

POPULARITAS.COM – Ratusan karyawan PT Cemerlang Abadi (CA) mendatangi Kantor Bupati Aceh...

News

Panda Nababan meninggal dunia, PDIP berduka

POPULARITAS.COM – Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan meninggal dunia pada Senin...

News

Bupati Pidie Minta Komnas HAM Usut Kasus Kekerasan Aparat di Tiro

POPULARITAS.COM – Bupati Pidie Sarjani Abdullah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia...

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata AcehNews

MSI Aceh Angkat Sosok Teungku Fakinah dalam Seminar Nasional Sejarah

POPULARITAS.COM – Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Aceh akan menggelar seminar nasional...

Exit mobile version