Home News Mahfud tegaskan KUHP baru bukan untuk lindungi Jokowi
News

Mahfud tegaskan KUHP baru bukan untuk lindungi Jokowi

Share
Mahfud tegaskan KUHP baru bukan untuk lindungi Jokowi
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Share

POPULARITAS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud menjelaskan bahwa KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. “Jadi saya tegaskan, ini bukan untuk melindungi Jokowi,” kata Mahfud, dikutip dari laman Antara, Selasa (24/1/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan ada yang mengkritik masalah kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menulis berita, dan masalah ancaman pidana bagi orang yang menghina kepala negara.

Terkait hal itu, Mahfud menjelaskan ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, sejak dulu ketentuan hukum pidana untuk orang yang menghina dan memfitnah presiden sudah ada hukum pidana nya.

Kedua, jika hal tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, KUHP baru justru tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Alasannya, KUHP baru diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada tahun 2026.

“Sedangkan Presiden Joko Widodo sudah akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan Jokowi pernah menyampaikan jika ketentuan pasal terkait penghinaan Presiden dihukum atau tidak, sesuatu yang tidak penting bagi eks Wali Kota Solo itu.

Sebab, hampir setiap hari Jokowi merasa atau mengakui dirinya kerap dihina, namun tidak pernah menggugat. Artinya, Presiden menegaskan jika KUHP baru dibuat semata-mata untuk masa depan negara.

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2023.

Dengan demikian beleid hukum pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda. KUHP terbaru terdiri dari 37 BAB, 624 pasal dan 345 halaman. KUHP baru juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan.

Menurut Mahfud, pemerintah akan terus menyosialisasikan KUHP baru. Harapannya, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan KUHP.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Banjir Susulan Terjang Sejumlah Gampong di Pidie Jaya

POPULARITAS.COM –  Banjir susulan kembali melanda sejumlah gampong di Kabupaten Pidie Jaya,...

News

Gajah Kembali ke Permukiman, Pemkab Bener Meriah Desak Kemenhut dan BKSDA Evaluasi Parit Sawit

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah mendesak Kementerian Kehutanan dan Balai...

EkonomiNews

Dorong Peningkatan Literasi Investasi, CMSE 2026 Catat Rekor 15.372 Pengunjung Langsung

POPULARITAS.COM – Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 mencatat rekor baru...

News

Peringati Hari Pahlawan, Kadisbudpar Aceh: Situs Sejarah Adalah Ruang Belajar Keteladanan

POPULARITAS.COM – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Dedy Yuswadi, mengajak...

Exit mobile version