POPULARITAS.COM – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan, pemerintahnya sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan ponsel pintar bagi siswa berusia di bawah 16 tahun.
Langkah ini diambil untuk mengatasi meningkatnya kasus kekerasan dan masalah disiplin pada sekolah-sekolah Malaysia.
“Kami menemukan pengaruh media sosial dan gim daring kadang dapat memicu perilaku kriminal. Karena itu, kami sedang mempertimbangkan larangan penggunaan ponsel pintar bagi siswa di bawah 16 tahun,” ujar Anwar seperti dikutip New Straits Times, Jumat (17/10/2025).
Anwar tidak memerinci apakah kebijakan tersebut akan berlaku secara nasional atau terbatas pada area sekolah.
Komentar ini muncul menyusul serangkaian insiden kekerasan di sekolah Malaysia, termasuk kasus penusukan yang menewaskan seorang siswi berusia 16 tahun di Petaling Jaya pada 14 Oktober 2025 lalu.
Pemerintah Malaysia juga mengusulkan peningkatan pengawasan keamanan di sekolah serta memperkuat kurikulum pendidikan moral dan etika.
“Rapat kabinet hari ini difokuskan pada isu pendidikan dan kedisiplinan siswa yang mengkhawatirkan. Masalah ini telah menjadi perhatian besar bagi orang tua dan masyarakat,” kata Anwar seusai salat Jumat di Putrajaya.
Keputusan terkait larangan ponsel memerlukan pertimbangan matang, tetapi beberapa langkah pencegahan bisa segera diterapkan, termasuk pengawasan ketat oleh polisi dan Kementerian Dalam Negeri.
Langkah tersebut merupakan bagian dari visi Malaysia Madani, konsep pemerintahan Anwar yang menekankan enam nilai utama yaitu, keberlanjutan, kesejahteraan, inovasi, rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang.
“Dalam kerangka Madani, kami menekankan pendidikan yang menanamkan karakter dan nilai-nilai moral tanpa memasukkan ideologi sempit atau ekstrem,” ujarnya.
Selain larangan ponsel, pemerintah juga menjajaki pembatasan usia penggunaan media sosial menjadi minimal 16 tahun, mengingat pengaruh negatif media digital terhadap perilaku remaja.
Anwar turut menegaskan agar para kepala sekolah tidak menutupi kasus pelanggaran hanya demi menjaga citra sekolah.
“Menyembunyikan kesalahan sama dengan menyembunyikan kejahatan. Kasus kecil seperti perundungan bisa menjadi serius apabila tidak ditangani sejak awal,” tegasnya.
Peringatan ini disampaikan setelah serangkaian kasus kekerasan di sekolah mengguncang Malaysia, mulai dari pemerkosaan berkelompok di Kedah, pelecehan seksual di Selangor, hingga dugaan pemerkosaan siswi kelas tiga di Melaka.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Malaysia Fadhlina Sidek mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan reformasi pada 10.243 sekolah di seluruh negeri untuk memperkuat keselamatan dan kesejahteraan siswa.
Program tersebut akan berfokus pada lima bidang utama, yakni kesehatan fisik dan mental, pendidikan reproduksi, kebijakan perlindungan anak, kesejahteraan guru, dan keterlibatan suara siswa.
Kasus-kasus kekerasan terbaru ini telah menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat Malaysia, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas memastikan sekolah kembali menjadi tempat yang aman bagi generasi muda.
Leave a comment