Massa Mahasiswa Desak DPRA Kibarkan Bendera Bulan Bintang

BANDA ACEH (popularitas.com) – Massa yang mengenakan seragam almamater dari beberapa kampus di Aceh memaksa menaikkan bendera Bulan Bintang di halaman kantor DPR Aceh, di Banda Aceh, Kamis, 15 Agustus 2019 siang. Pengibaran bendera tersebut disebut-sebut sebagai realisasi butir damai Aceh yang ditandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2006 lalu.

Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh sejumlah aparat kepolisian yang memagari tiang bendera di halaman gedung wakil rakyat Aceh tersebut. Massa yang terus memaksakan agar pemerintah di Aceh untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang mencoba bertahan di halaman gedung tersebut. Mereka baru meninggalkan lokasi setelah azan zuhur berkumandang.

Salah satu orator aksi menyebutkan, bendera Bulan Bintang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh. Namun, dia menyayangkan hingga kini bendera yang diharapkan menjadi identitas daerah tersebut belum dapat berkibar karena alasan politis. “Hingga kini bendera Bulan Bintang belum dikibarkan secara resmi,” kata salah satu orator dalam aksi tersebut.

Gagal mengibarkan bendera Bulan Bintang di salah satu tiang halaman gedung DPR Aceh, membuat massa mahasiswa kemudian menemui Pimpinan Dewan, Sulaiman. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi I Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan DPRA Azhari alias Cage. Dalam pertemuan itu, Sulaiman menyebutkan alasan DPRA belum mengibarkan bendera Bulan Bintang secara resmi di kompleks gedung wakil rakyat tersebut. Dia juga berharap masyarakat Aceh untuk bersabar menunggu kepastian nasib bendera Aceh yang sudah ditetapkan sejak 2013 itu.

“Kita tunggu bersama bagaimana keputusannya. DPR Aceh sudah menyelesaikan tugas membuat qanun bendera,” kata Sulaiman.

Hal senada disampaikan Azhari Cage yang menyebutkan DPR Aceh sudah membentuk tim untuk mengawal nasib bendera Bulan Bintang. Dia juga mengaku pihak DPR Aceh terus berupaya agar pengibaran Bendera Bulan Bintang dapat secara resmi dilakukan di semua instansi, “termasuk kantor polisi maupun markas tentara.”*(BNA/ANT)