POPULARITAS.COM – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mendesak Polda Aceh menuntaskan kasus dugaan korupsi beasiswa tahun anggaran 2017 yang hingga kini dinilai mangkrak.
Alfian mengatakan, kasus korupsi beasiswa anggaran 2017 yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) yang ditempatkan di BPSDM Aceh mulai dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda sejak 2019.
“Sudah ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, baru dua yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Dedi Safrizal (mantan anggota DPRA) dan Suhaimi Bin Ibrahim (Koordinator lapangan DS). Sementara sembilan lainnya belum ada kepastian hukum,” kata Alfian, Senin (20/4/2026).
Alfian menilai, lambannya penanganan perkara tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena hingga kini belum ada aktor utama yang diungkap.
Padahal, lanjut Alfian, proses hukum telah berjalan selama bertahun-tahun dan melewati beberapa pergantian pimpinan di Polda Aceh.
Menurut Alfian, kondisi itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.
“Kasus ini, menjadi perhatian publik karena menyangkut anggaran pendidikan,” ujarnya.
Alfian juga menjelaskan, berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 10,09 miliar dari total pagu anggaran Rp 22,31 miliar.
Alfian menyebutkan, kasus itu juga telah mendapat perhatian dari KPK. Namun, hingga kini perkembangan penanganannya dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Selain itu, alfian menyoroti adanya salah satu tersangka yang saat ini masih menjabat sebagai pelaksana tugas kepala cabang dinas pendidikan di Kota Langsa.
“Seharusnya tidak patut menempatkan seseorang yang sedang berstatus tersangka dalam jabatan strategis, apalagi yang berkaitan dengan sektor pendidikan,” pungkasnya.
Leave a comment