POPULARITAS.COM – Koordinator Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, menilai proses penyerahan dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2026 antara Pemerintah Aceh dan DPRA berlangsung tidak seperti biasanya serta berpotensi mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau dokumen sebesar KUA-PPAS diserahkan hari Rabu dan langsung dijadwalkan paripurna dua hari kemudian, itu jelas tidak normal,” kata Alfian, Kamis (13/11/2025).
Menurut Alfian, KUA-PPAS bukanlah dokumen yang bisa dibaca sekilas, apalagi dibahas serius dalam waktu dua hari. “Pertanyaannya kemudian, apa mungkin dua hari selesai dibahas dan melahirkan RAPBA yang berkualitas,” ujarnya.
Alfian menjelaskan, dalam praktik yang lazim, penyerahan KUA-PPAS dilakukan secara resmi melalui rapat paripurna DPRA.
Pada kesempatan itu, lanjut Alfian, Pemerintah Aceh biasanya menyampaikan tema pembangunan tahun berikutnya, target pendapatan dan belanja, sasaran prioritas, serta fokus isu strategis seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan layanan dasar.
“Jadi bukan diserahkan diam-diam di ruang tertutup. Paripurna itu forum resmi dan terbuka agar publik tahu arah pembangunan daerah ke depan bagaimana,” katanya.
Alfian menilai, proses penyerahan dan pembahasan yang tertutup dan berlangsung sangat cepat menimbulkan dugaan bahwa pembahasan telah dilakukan secara informal. Artinya, ada pembahasan di luar mekanisme resmi yang seharusnya transparan
“Kita tidak menolak percepatan, tapi percepatan jangan sampai mengorbankan kualitas dan keterbukaan,” ucapnya.
Alfian menekankan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana arah kebijakan anggaran disusun dan sejauh mana kepentingan masyarakat diakomodasi dalam rancangan tersebut.
Alfian juga mengingatkan bahwa KUA-PPAS adalah dokumen strategis yang menentukan arah RAPBA, sehingga harus dibahas secara mendalam oleh komisi-komisi dan badan anggaran.
“Kalau prosesnya hanya formalitas dua hari, sulit diharapkan RAPBA yang dihasilkan nanti bisa menjawab persoalan pembangunan, kemiskinan, atau pelayanan publik,”tegasnya.
Alfian juga mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk membuka dokumen KUA-PPAS 2026 kepada publik serta memberikan waktu yang wajar untuk pembahasan substantif. Menurut dia, hal ini penting agar publik tidak menilai anggaran 2026 sebagai hasil kompromi politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu
“Jangan hanya mengejar ketepatan waktu pengesahan, tapi abaikan kualitas anggaran. Kalau pembahasannya kejar tayang, APBA nanti hanya jadi angka-angka tanpa arah dan jelas merugikan bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.
Leave a comment