BADAN Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), merilis kerugian akibat bencana di provinsi ujung pulau Sumatera mencapai Rp848 miliar. Dan angka tersebut terjadi sepanjang 2018. Ini sebuah angka yang besar tentunya.
Menurut Kepala BPBA, T Ahmad Dadek, kerugian materil sebagai dampak bencana tahun 2018, meningkat 64 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dengan 294 peristiwa kebencanaan.
Nilai kerugian materil tersebut, tentu berbanding lurus dengan dampak materil yang pasti jauh lebih besar yang dialami masyarakat. Dan tentu hal seperti ini tidak dapat diukur dengan uang semata.
Dampak buruk dari sebuah bencana, selain jatuhnya korban jiwa, harta, tentu kehancuran fasilitas publik dan terganggunya pelayanan umum dalam jangka panjang, serta hancurnya sistem perekonomian masyarakat yang berdampak sistemik terhadap melebarnya tingkat kemiskinan. Dan hal seperti ini, harus dapat diminimaisir resikonya.
Nizarli, SsiT, MT, peserta pendidikan dan pelatihan reform leader academy angkatan XVII, Gerakan masyarakat tangguh bencana, dengan hidup bersahabat dengan bencana.
Menurutnya, Ketangguhan terhadap Bencana dicapai salah satunya melalui ketangguhan ekonomi, yang didefinisian sebagai kemampuan sebuah daerah atau masyarakat untuk kembali bangkit secara ekonomi, keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lebih baik dibandingkan masa sebelum bencana.
Karena itu Nizarli berpendapat, untuk menghadapi bencana, diperlukan ketangguhan ekonomi menghadapinya melalui asuransi bencana, Diversifikasi mata pencarian dan literasi keuangan.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Nizarli, Pemerintah Aceh, diharapkan memiliki ketahanan, dibidang ekonomi dalam menangani masalah kebencanan nantinya, sehingga dapat mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat korban.
Kita menyadari bahwa, bencana adalah peristiwa alam yang dapat diprediksi, tapi tidak dapat dipastikan dengan terukur kapan, dimana dan apa yang terjadi.
Karena itu, selain kewaspadaan, juga dibutuhkan ketangguhan semua pihak dalam menghadapi bencana.
Menilik angka kerugian yang diakibatkan bencana, tentu dengan bersandar pada keuangan negara dalam proses pemulihan bencana tidak cukup.
Karenanya dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antar setiap pemangku kepentingan yang ada di Aceh, yakni Pemerintah, swasta, BUMN dan pihak lainnya.
Siapapun kita, tidak berharap bencana hadir, namun, menyiapkan diri dalam menghadapi bencana dan mengurangi resikonya adalah tanggungjawab semua pihak, karenanya untuk mencapai hal ini, sistem masyarakat yang tangguh bencana, dan hidup bersahabat dengan bencana, harus menjadi pokok pikiran Pemerintah Aceh, dalam menyusun setiap program dan kebijakan untuk masyarakat. (SAKY)
