Home News Mendagri Minta 270 Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020
NewsPolitik

Mendagri Minta 270 Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Share
Share

JAKARTA (popularitas.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta 270 kepala daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, pada 9 Desember 2020 mendatang, untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dana hibah ini yang akan digunakan sebagai anggaran tahapan pilkada bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan unsur lain yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Tito saat video vonference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat, 5 Juni 2020.

Mantan Kapolri ini meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Sebab, meski berskala kontestasi lokal, namun Pilkada di 270 daerah  juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” ujarnya.

Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni. Ia meminta penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya. “Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi,” ujarnya.

Menurut Tito, bila masa kampanye bisa diperpendek maka implikasinya tahapan lanjutan masih bisa diundurkan awal Juli sehingga waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan efektif oleh kandidat, KPU dan Bawaslu.

“Mungkin dengan adanya penghematan sekian hari, otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan, misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data, yang risiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” katanya.

Sumber: VIVA

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

BMKG: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Lebat hingga Angin Kencang

POPULARITAS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I...

InternasionalNews

Kebakaran Hotel Tewaskan 21 Orang di India, Mayoritas Warga Asing

POPULARITAS.COM – Kebakaran hebat melanda sebuah hotel di New Delhi pada Rabu...

News

Dolar AS Menguat, Harga Obat Naik hingga 10 Persen

POPULARITAS.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan hingga...

News

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

POPULARITAS.COM – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia harus terus...

Exit mobile version