Ketua Pansus KTR, Purnama Setia Budi menuturkan, rancangan qanun ini mengatur lokasi-lokasi mana saja yang dilarang merokok, seperti fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.
“Apabila merokok di lokasi tersebut, maka akan dipidana berupa kurungan penjara paling lama 3 hari dan atau denda paling banyak Rp 500 ribu,” sebut Purnama dalam RDPU tentang KTR di gedung DPR Aceh, Rabu (25/11/2020).
Selain itu, sambung Purnama, qanun KTR tersebut juga mengatur tentang larangan memproduksi atau membuat rokok, menjual dan atau membeli rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan atau mempromosikan rokok di KTR.
Apabila hal tersebut dilanggar, ujar Purnama, maka akan dipidana berupa akurungan paling lama 7 hari dan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Politikus PKS ini menambahkan, dalam RDPU tersebut pihaknya mendapat cukup banyak masukan. Masukan-masukan tersebut akan menjadi pertimbangan tim pansus untuk menyempurnakan rancangan qanun ini.
“Tadi juga ada masukan-masukan dari kawan-kawan, ini menjadi masukan buat kita semua nanti, mudah-mudahan bisa kita inikan lagi nanti,” jelas Purnama.
Diberitakan sebelumnya, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah merampungkan rancangan qanun (raqan) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Raqan ini ditaregetkan rampung dan dapat disahkan pada 23 Desember 2020 mendatang.
Ketua Pansus Raqan KTR, Purnama Setia Budi mengatakan, DPRA sudah 3 kali mengajukan rancangan qanun tersebut, namun selalu gagal karena dalam perjalanannya tak dilakukan pembahasan.
“Qanun ini sudah beberapa kali diinisiasi, ini adalah yang keempat, beberapa kali diajukan tidak jadi dibahas. Dan ini menjadi tantangan buat kita, supaya qanun ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. []
Leave a comment