News

Ombudsman: Banyak Masalah Terkait Dana Desa

BANDA ACEH (popularitas.com) – Selama ini, Ombudsman Aceh menerima banyak laporan masyarakat terkait desa, sebagian besar menyangkut masalah pengelolaan dana desa.

Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain dugaan tidak transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, dan laporan tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa.

“Adanya masalah ini potensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa. Hal inilah yang kemudian dilaporkan oleh warga masyarakat desa ke Ombudsman,” ujar Kepala Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin, Selasa, 8 Oktober 2019.

Menangggapi banyaknya laporan terkait permasalahan tersebut, Ombudsman Aceh kemudian berinisiatif melaksanakan Focus Grup Diskusi (FGD) terkait Maladministasi Desa dan Solusinya. Kegiatan tersebut berlangsung di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh pada Senin, 7 Oktober 2019 kemarin.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Taqwaddin mengaku telah menerima 36 laporan masyarakat terkait masalah desa. “Dugaan maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya” kata Taqwaddin.

Dia menyebutkan ada beberapa laporan tersebut kemudian dapat diselesaikan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Namun, sebagian masyarakat memilih langsung melaporkan ke Ombudsman. “Makanya perlu ada kesepahaman untuk menemukan solusi bersama dalam hal ini” lanjut Taqwaddin.

Menyikapi hal ini, Asisten Ombudsman RI perwakilan Aceh, Ayu Parmawati Putri menduga banyak laporan yang masuk ke Ombudsman dilatarbelakangi ketidakcakapan pihak kecamatan dan kabupaten dalam memproses laporan.

Selain itu, dia menduga laporan masuk ke ombudsman juga disebabkan karena miskepercayaan kepada aparat di daerah.

Pada Tahun 2018, pihak Komisi II DPR-RI juga sempat berkunjung ke Ombudsman Aceh, serta diskusi terkait dana desa dan proses laporan masyarakat yang dilaporkan ke Ombudsman.

Dalam FGD yang digelar di Kyriad Muraya tersebut turut dihadiri oleh Kepala DPMG Aceh Azhari, serta akademisi Fakultas Hukum Unsyiah Dr. Teuku Muttaqin, MH.

Azhari dalam pemaparannya menyampaikan, saat ini dana desa yang dikucurkan untuk Aceh telah mencapai Rp19,84 Triliiun. Dana tersebut akan terus bertambah jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih ada sebagian desa yang masih kurang baik pengelolaannya.

“Dana desa adalah rahmat, dan bagaimana kemudian mewujudkan ini menjadi nikmat. Saat ini kita juga sedang membenahi tata kelola keuangan desa, baik pada saat penyaluran dan penyerapan,” kata Azhari.

“Selanjutnya kita juga akan membenahi BUMDes serta percepatan APBDes 2020 untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih baik guna menjadi nikmat bagi masyarakat,” sambung Azhari.

Sementara Dr. Teuku Muttaqin dalam paparannya menawarkan beberapa solusi permasalahan yang terjadi di desa saat ini. Diantaranya yaitu memperkuat kembali adat gampong, pelibatan tuha peut, dan imum mukim sebagai pengawas, pelibatan masyarakat yang lebih banyak dalam proses perencanaan, serta arah keuangan yang tidak hanya pada pembangunan fisik saja.

“Data yang kami dapatkan di lapangan, banyak terjadi masalah di gampong-gampong saat ini karena dana desa. Oleh karena itu kita berharap adanya pelibatan masyarakat yang menyeluruh, pelibatan mukim sebagai pengawas, serta bimbingan yang maksimal dari pendamping desa,” jelas Muttaqin.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Keuchik Banda Aceh, T. Saiful Banta yang hadir dalam FGD tersebut, menjelaskan bahwa saat ini terjadi permasalahan di desa karena sebagian Tuha Peut Gampong (TPG) kurang berperan atau kurang dilibatkan dalam proses awal perencanaan pembangunan desa. Hal ini juga diamini oleh Muslim selaku Ketua Asosiasi Keuchik Aceh Besar.

Di akhir kegiatan, Ketua Ombudsman Aceh, Taqwaddin, berharap permasalahan gampong dapat diselesaikan secara musyawarah oleh keuchik bersama tuha peut. Proses penyelesaian desa juga diminta untuk melibatkan imum mukim dan Camat sebagai pembina gampong.

“Jika terkait masalah pengelolaan dana desa, penyelesaiannya perlu melibatkan Inspektorat Kabupaten. Jika juga tidak ada titik temu baru disampaikan ke Ombudsman. Jadi semua masalah desa langsung disampaikan ke Ombudsman,” kata Taqwaddin.

Terkait lambannya pelaporan, Taqwaddin mengkritisi kinerja tenaga pendamping desa, yang harus lebih optimal lagi melakukan pendampingan. Terkait banyaknya regulasi yang mengatur mengenai desa, baik Permendagri, Permenkeu, maupun Permendes, Dr Taqwaddin mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan tersebut menjadi peraturan bupati/walikota yang mudah diterapkan oleh gampong. Sehingga, Keuchik dan aparatur gampong tidak bingung dalam mengelola dana desa, yang semakin besar jumlahnya.

“Saya harapkan agar pengelolaan dana desa harus sesuai aturan dan prosedur agar tidak menjadi masalah hukum,” pungkasnya.* (RIL)

Shares: