POPULARITAS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh dengan anggaran mencapai Rp 7 triliun pada 2026 dinilai belum memberikan dampak optimal bagi perekonomian lokal.
Hal tersebut disampaikan Pakar Ekonomi yang juga Dewan Pakar Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Prof Mukhlis, Jumat (21/11/2025).
Menurut Prof Mukhlis, sebagian besar pasokan bahan pangan untuk MBG masih bergantung pada daerah luar Aceh, terutama Sumatera Utara.
“Untuk belanja sayur dan cabai saja, program ini menghabiskan sekitar Rp 90 miliar per bulan. Namun sebagian besar suplai bukan dari petani lokal,” kata Prof Mukhlis.
Prof Mukhlis menilai, besarnya anggaran tersebut seharusnya mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah bila dirancang secara komprehensif.
“Program MBG ini sebenarnya instrumen strategis yang sangat potensial untuk menggerakkan ekonomi Aceh. Namun, program ini harus dirancang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif,” ujarnya
Prof Mukhlis menekankan perlunya koordinasi lintas dinas agar perputaran dana Rp 7 triliun tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas.
Selain itu, Prof Mukhlis memimta Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program menyusun pedoman pengadaan yang mewajibkan persentase tertentu bahan pangan berasal dari Aceh. Ia juga mendorong kemitraan langsung antara sekolah atau penyedia katering dengan kelompok tani dan koperasi lokal untuk menjamin pasar bagi petani dan UMKM.
Lebih lanjut, Prof Mukhlis menjelaskan bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan harus menggunakan kebutuhan MBG sebagai dasar perencanaan produksi.
Prof Mukhlis menjelaskan, pemetaan kebutuhan komoditas per bulan dan per wilayah akan membantu menentukan program peningkatan produksi sayur, cabai, dan bahan pangan lainnya melalui skema contract farming.
“Kontrak kepastian pasar ini akan mengurangi risiko harga jatuh dan memberi motivasi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas,” ucapnya.
Disamping itu, Prof Mukhlis juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Peternakan untuk memastikan pasokan protein hewani seperti ikan, telur, dan daging ayam berasal dari pelaku lokal.
“Tim ini bertugas memetakan kemampuan produksi, memantau harga dan pasokan, mengelola matching antara produsen dan sekolah, serta mengevaluasi dampak ekonomi lokal,” katanya.
Semetara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh, Aliasuddin mengatakan rantai pasok pangan lokal harus diperkuat agar program MBG tidak terus bergantung pada pedagang yang mengambil pasokan dari luar daerah.
“Dinas terkait perlu memfasilitasi pembentukan koperasi sebagai off-taker di setiap kabupaten/kota yang menghubungkan petani, nelayan, dan UMKM dengan sekolah penerima MBG,” kata Aliasuddin.
Selain itu, Aliasuddin menilai Aceh membutuhkan infrastruktur logistik yang memadai, seperti cold storage, gudang, transportasi rantai dingin, serta pasar induk modern guna menjaga kualitas produk lokal dan meningkatkan daya saingnya.
“Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM juga harus mengambil peran memperkuat sistem tersebut,” ucapnya.
Selain itu, Aliasuddin menambahkan, Bappeda dan BPKA perlu memastikan regulasi dan juknis MBG berpihak pada penguatan ekonomi Aceh.
Bahkan, klausul afirmatif seperti kewajiban penggunaan produk lokal dan insentif bagi kabupaten/kota yang meningkatkan proporsi belanja dalam daerah harus dimasukkan dalam kebijakan.
“Ini akan menciptakan multiplier effect yang kuat,” ujarnya.
Aliasuddin berharap Dinas Kesehatan juga menetapkan standar menu bergizi berbasis potensi pangan lokal. Pelatihan bagi katering, PKK, dan dapur sekolah dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan agar tetap higienis dan sesuai standar gizi.
Selain itu, pemerintah desa dapat dilibatkan melalui pengembangan kebun gizi, urban farming, hingga industri pangan rumahan. Dana Desa dapat diarahkan untuk produksi sayur, cabai, ikan, dan komoditas lain yang akan langsung diserap oleh program MBG.
“Dengan strategi ini, Program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak Aceh, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, dan UMKM di seluruh provinsi,” pungkasnya.
Leave a comment